Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan, berbagai upaya intervensi perbaikan gizi yang dilakukan pemerintah berhasil menurunkan jumlah kasus gizi kurang dan gizi buruk balita dalam beberapa tahun terakhir.
"Capaiannya sudah signifikan, tapi memang belum bisa langsung membuatnya jadi tidak ada karena untuk itu memang butuh waktu lama," katanya dalam konferensi pers yang dilakukan di kediamannya di Jalan Denpasar 14 Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita yang pada 2004 sebanyak 5,1 juta telah turun menjadi 4,4 juta pada 2005 dan kembali turun menjadi 4,2 juta pada 2006.
"Tahun 2007 angkanya juga turun lagi menjadi 4,1 juta," kata Menteri Kesehatan yang pada kesempatan itu didampingi Direktur Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan Ina Hernawati.
Jumlah kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan dan ditangani tenaga kesehatan, menurut dia, juga mengalami penurunan bermakna dalam tiga tahun terakhir.
Menurut Laporan Kasus Gizi Buruk Dinas Kesehatan Provinsi yang disampaikan ke Departemen Kesehatan pada 2005, jumlah kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan dan ditangani sebanyak 76.178 kemudian turun menjadi 50.106 pada 2006 dan turun lagi menjadi 39.080 pada 2007.
Jumlah temuan kegiatan surveilans itu lebih rendah dibandingkan dengan target penemuan kasus gizi buruk pada balita yang pada 2005 seharusnya sebanyak 180.000 kasus, 94.000 kasus pada 2006 dan 75.000 kasus pada 2007.
Menteri Kesehatan menjelaskan, guna menurunkan jumlah kasus gizi buruk seperti yang telah ditargetkan, yakni menjadi 20 persen dari total balita pada 2009, pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan masalah gizi jangka pendek, menengah dan panjang.
"Tahun ini sudah turun menjadi 21,9 persen, targetnya tahun 2009 bisa turun menjadi 20 persen dari jumlah balita," katanya serta menambahkan bahwa upaya jangka pendek, menengah dan panjang terus dijalankan untuk mencapai target tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, upaya jangka pendeknya dalam hal ini antara lain meliputi perawatan kasus sesuai prosedur di rumah sakit secara gratis, pemberian makanan bergizi tinggi bagi balita dari keluarga kurang mampu dan surveilans kasus secara periodik melalui Posyandu, serta pemberian makanan pendamping ASI gratis bagi bayi usia 6-24 bulan dari keluarga kurang mampu.
"Program jangka menengah dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk memperbaiki pola asuh pemeliharaan bayi seperti promosi pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan penimbangan berat badan bayi secara rutin untuk deteksi dini kasus," jelasnya.
Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah juga berusaha meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu melalui pembentukan Pos Kesehatan Desa, penempatan bidan di desa, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan, penguatan Puskesmas dan pembentukan tim kesehatan keliling di daerah terpencil.
Pemerintah, menurut dia, setiap tahun juga telah meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan gizi. Jika pada 2005 alokasi dana untuk perbaikan gizi hanya Rp175 miliar, maka 2006 ditingkatkan menjadi Rp582 miliar dan kembali ditingkatkan menjadi Rp600 miliar pada 2007.
"Tahun 2008 ini besaran anggarannya masih dibahas, tapi dipastikan tidak akan lebih rendah dari Rp600 miliar," katanya.
Dengan strategi dan langkah yang telah diterapkan, kata dia, pemerintah optimistis bisa menurunkan kasus gizi buruk dan kurang pada balita sesuai target. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2008
