Jakarta (ANTARA News) - Pengamat masalah sosial Dharma Wisesa berpendapat, pemerintah harus segera melakukan reformasi birokrasi dalam upaya mengatasi berbagai keterpurukan yang melanda bangsa Indonesia saat ini.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus melakukannya sekarang atau tidak sama sekali," katanya di Jakarta, Jumat.
Dharma Wisesa yang pernah menjadi pengajar sosiologi di Tamassath University Bangkok, Thailand, itu mengatakan, salah satu penyebab krisis bangsa Indonesia adalah masalah birokrasi yang mandeg dan semakin tidak transparan.
Ia menilai, dalam 10 tahun terakhir ini reformasi birokrasi tidak mengalami perubahan yang berarti.
Karena itu, katanya, siapapun Presiden Indonesia ke depan tidak akan mungkin berhasil mengatasi persoalan bangsa hingga bangkit dari keterpurukan, jika tidak "memotong" birokrasi yang saat ini sudah "keluar jalur".
"Bahkan tidak sedikit `pendapatan` birokrat yang justru lebih besar dari pengusaha. Sampai sekarang ini terus berjalan tanpa ada yang mengoreksinya. Malah para intelektual yang tidak sejalan dengan birokrasi itu justru disingkirkan," kata Dharma Wisesa.
Ia juga memperkirakan, bangsa Indonesia ke depan akan menghadapi ujian yang semakin berat akibat adanya "siklus perubahan peradaban" yang melanda seluruh dunia.
"Bangsa yang kuat akan mampu bangkit, sedangkan yang tidak akan `tenggelam`. Di sinilah peran para elit ke depan," katanya seraya mengingatkan bahwa Indonesia akan dilanda krisis ekonomi jiid 2 yang lebih parah dari krisis 1998.
Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Muladi juga menilai reformasi birokrasi Indonesia yang telah dicanangkan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu belum menunjukkan hasil yang signifikan.
"Sebagai indikator pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi belum dapat terwujud sehingga apresiasi masyarakat terhadap pemerintah masih rendah," katanya.
Reformasi birokrasi, lanjutnya, perlu dijadikan suatu gerakan nasional di mana pimpinan masing-masing lembaga negara dan departemen atau pun lembaga pemerintahan non departemen, merupakan pejabat yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan reformasi di jajarannya.
"Harus diakui pula bahwa reformasi telah membawa kehidupan bangsa ini menjadi seolah-olah sulit dikendalikan. Sehingga hal tersebut ikut mengganggu jalannya pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan nasional bangsa," ungkap Muladi.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
