Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan (Depdag), Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa hampir semua Paket Kebijakan 1 Februari telah dilaksanakan, dan hanya subsidi kedelai yang belum dijalankan.
Menurut Mari di Jakarta, Jumat, kebijakan 1 Februari telah dilaksanakan guna meredam gejolak harga komoditas di pasar luar negeri yang telah mengakibatkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan membebani masyarakat.
"Memang masih ada kenaikan, tapi lebih rendah dibanding kenaikan di luar negeri," ujarnya.
Menurut dia, paket kebijakan 1 Februari yang sedang dijalankan Departemen Perdagangan (Depdag) saat ini adalah subsidi minyak goreng.
Mari mengemukakan bahwa program subsidi minyak goreng senilai Rp2.500 per liter yang diberikan kepada setiap keluarga berpenghasilan rendah sebanyak maksimum 2 liter per bulan, dan akan dijalankan hingga enam bulan mendatang.
Dalam penyaluran subsidi minyak goreng itu, Depdag sebagai koordinator, sedangkan secara operasional dilakukan pemerintah daerah, terutama lurah atau kepala desa setempat.
"Kita menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyebutkan terdapat 9,2 juta penduduk miskin dan disalurkan ke daerah-daerah keluarga miskin tersebut," katanya.
Dalam subsidi minyak goreng itu, menurut dia, pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp500 miliar pada 2008, dan untuk tahap pertama dikucurkan Rp100 miliar.
Penyaluran subsidi minyak goreng tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan tertanggal 4 Maret 2008.
Mari juga menghimbau, para pelaku usaha untuk juga bersama-sama melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) menyalurkan minyak goreng dengan harga murah kepada masyarakat.
Dia mengatakan bahwa hal itu merupakan program sementara, sedangkan untuk jangka menengah adalah memperkuat ketahanan dan diversifikasi pangan.
"Gejolak harga di luar negeri memang sulit dihindari, tetapi kita tidak menyerah begitu saja. Pemerintah akan menggunakan kebijakan fiskal dan pada jangka menengah memperkuat ketahanan dan diversifikasi pangan," ujarnya.
Menanggapi kenaikan harga minyak akibat adanya penyeludupan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) ke luar negeri, Mari mengatakan, akan meningkatkan pengawasan pengiriman CPO antar-pulau.
"Memang masih ada hal tersebut dan kita akan perketat pengawasan, namun tidak akan memberatkan sehingga yang tidak melakukan merasa dirugikan, untuk itu sedang dikaji agar bisa membuat kebijakan yang tepat," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2008
