Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Sekretaris Negera, Moerdiono, menyatakan pemerintah bertugas menyejahterakan rakyat dan tugas itu jelas tertuang dalam aturan perundang-undangan.
"Saat ini sudah ada tanda-tanda, kondisi ekonomi kita terus merosot," kata Moerdiono, seusai menghadiri acara peluncuran buku "Ancaman terhadap Jati Diri Bangsa" di Jakarta, Sabtu.
Dikatakannya, kondisi ekonomi dan sejumlah faktor pendukung bisa merupakan ancaman dan harus segera ditangani.
Dalam kesempatan sama, Eddi Elison, salah satu penulis buku "Ancaman terhadap Jati Diri Bangsa", mengatakan pihaknya menyayangkan terjadinya perkelahian antar-mahasiswa, antar-sopir angkutan umum, bahkan sampai TNI-Polri yang terjadi baru-baru ini.
"Padahal 100 tahun lalu, ada Sumpah Pemuda yang menyebutkan, Satu Bangsa, Satu Tanah Air, Satu Bahasa Persatuan. Indonesia," kata Eddie.
Lebih lanjut, Eddi mengatakan jati diri bangsa Indonesia yakni Pancasila, saat ini pun sudah bertentangan dengan UUD 1945, setelah UUD 1945 diamandemen.
Ia mencontohkan, Presiden yang seharusnya punya kekuasaan, sekarang tidak bisa apa-apa saat DPR menolak calon gubernur Bank Indonesia.
"Padahal yang dipilih rakyat adalah Presiden. DPR tidak dipilih rakyat secara langsung, karena oleh partai politik melalui nomor urut. DPR mewakili parpol, bukan legitimasi rakyat," tambah Eddie.
Bukan hanya masalah calon gubernur BI, tapi juga dalam lainnya misalnya anggota KPK, MK, termasuk duta besar.
"Buku Ancaman terhadap Jati Diri Bangsa" tersebut merupakan buah karya dari sepuluh orang selain Eddi Elison, ada nama Usep Ranawijaya, Sri Edi Swasono, Amin Aryoso, Ridwan Saidi, M. Achadi, Soetoyo NK, Suwignyo, Sudigdo, dan Moh. Ali. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2008
