Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan Polri untuk mengamankan pelaksanaan pemilu mulai tahapan pemutakhiran data, verifikasi partai politik sampai selesainya pemilihan presiden 2009.
Permintaan KPU tersebut, disampaikan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam pertemuan dengan Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara di Mabes Polri Jakarta, Selasa.
"Walaupun hal pengamanan sudah menjadi tugas Polri, namun kita ingin mempertegas lagi permintaan bantuan pengamanan. Polri menyatakan siap, bahkan diusulkan ada MoU (memorandum of understanding) antara Polri dan KPU," katanya.
Hafiz mengatakan, bantuan Polri sangat dibutuhkan terutama dalam tahapan pemilu yang rawan dengan gangguan keamanan dan kecurangan, misalnya pengawalan dalam proses mengantar logistik dan barang-barang.
"Pengamanan ini juga untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang mungkin muncul dalam tahapan pemilu, misalnya saat verifikasi partai politik" katanya.
Bantuan aparat kepolisian, lanjut Hafiz, akan dapat mengurangi adanya ancaman serta kecurangan tersebut.
Hafiz menambahkan, bantuan Polri bukan hanya pada proses tahapan pemilu, tapi juga pada pengawalan personel KPU dan jajarannya.
Dalam pertemuan itu, Hafiz didampingi anggota KPU Abdul Aziz, Endang Sulastri, dan Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi. Sedangkan dari pihak Polri Makbul didampingi puluhan perwira tinggi Mabes Polri dan pejabat beberapa Polda.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
