Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono berpendapat, posisi Menko Perekonomian yang nantinya bakal ditinggalkan Boediono setelah ia menjabat Gubernur BI yang baru sebaiknya dikosongkan saja.
"Sebaiknya memang dikosongkan saja. Sebab kalau dirangkap atau diganti mungkin justru bisa jadi masalah. Jadi lebih baik dikosongkan saja," katanya menjawab pers di sela-sela acara penutupan Musyawarah Besar Kesatuan Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 di Gedung JCC Jakarta, Sabtu malam.
Agung beralasan, pengosongan posisi Menko Perekonomian itu lebih pada waktu yang sudah sangat singkat saja, atau sekitar 1,5 tahun.
"Waktunya sangat singkat untuk konsolidasi lagi dari awal. Tapi semua itu juga tergantung presiden saja," katanya.
Selain itu, fungsi koordinasi yang dilaksanakan Menko Perekonomian tersebut juga bisa dilakukan sendiri oleh presiden atau wakil presiden tanpa harus mengganti Menko-nya dengan orang baru.
Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa Partai Golkar pun tidak berkeinginan mendorong-dorong presiden agar mengisi posisi yang lowong di kabinet tersebut.
Golkar juga tidak dalam posisi maupun berkehendak untuk mengusulkan calon pengganti Boediono di kursi Menko ini.
"Tapi sekali lagi semua itu berpulang pada hak prerogatif presiden dan diserahkan kepada Pak Yudhoyono sendiri, apakah dirasa cukup untuk langsung ditangani beliau saja atau diperlukan penggantian oleh orang lain," katanya.
Kalaupun presiden merasa perlu memilih Menko Perekonomian yang baru, Agung berpendapat, presiden pasti lebih tahu siapa yang sudah "tune in" dalam kabinetnya.
"Jika orang yang baru sama sekali, pasti butuh waktu. Untuk cara bergaul saja butuh waktu," katanya.
Sebelumnya media massa memberitakan tentang Menko Perekonomian yang akan dirangkap jabatan oleh Wapres Jusuf Kalla.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
