Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berkeyakinan bahwa PKB yang berada di bawah komandonya yang akan ikut Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.
Oleh karena itu, Presiden RI periode 1999-2001 itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir jika saat ini ada dua kubu PKB yang mengambil formulir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumnya, KPU menyatakan, akan mengacu pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) terkait adanya partai dengan kepengurusan ganda yang mengambil formulir sebagai peserta pemilu 2009. Artinya, partai yang diakui departemen itulah yang nantinya diverifikasi KPU.
Menkumham, Andi Mattalata, juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa sampai saat ini PKB yang diakui departemennya adalah PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar.
Namun, Gus Dur tidak khawatir, karena saat ini pihaknya belum mendaftar sebagai peserta, dan baru sebatas mengambil formulir. Jika sudah mendaftar, menurut dia, maka tentu baru bisa dinilai.
Sebelum mendaftar untuk verifikasi sebagai peserta pemilu, kata Gus Dur, pihaknya terlebih dulu akan memasukkan data kepengurusan PKB yang telah diperbaharui ke Depkumham yang di dalamnya tidak lagi mencantumkan Muhaimin sebagai ketua umum.
Selain itu, kata Gus Dur, pihaknya juga telah menyiapkan tim pengacara, jika memang harus bertarung di pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak ikut pemilu.
"Berdasar aturan hukum kita mesti menang. Kalau tidak, berarti Andi Mattalata ikut-ikutan main politik, padahal ini soal hukum," katanya.
Dikatakannya, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) itu, PKB struktur tertingginya adalah Dewan Syura. Sementara itu, Dewan Tanfidz hanya pelaksana. Apalagi, selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz, Muhaimin telah diberhentikan oleh rapat pleno DPP PKB.
Ditanya pers soal pernyataan kubu Muhaimin yang bersikukuh rapat pleno tidak bisa memberhentikan Ketua Umum Dewan Tanfidz, Gus Dur pun tertawa.
Dikatakannya, dulu Muhaimin mendukung ketika Matori Abdul Djalil dan Alwi Shihab diberhentikan dari jabatan ketua umum oleh rapat pleno DPP. Demikian juga dengan pencopotan Saifullah Yusuf dari jabatan sekretaris jenderal.
"Dulu dia mau ketika Alwi, Matori, Saifullah diberhentikan rapat pleno," kata Gus Dur.
Lagi pula, kata Gus Dur, ketika rapat pleno beberapa waktu lalu meminta Muhaimin mundur, Muhaimin pun menyetujui.
"Dia menyatakan mundur. Ada rekamannya, ada videonya, lengkap. Belakangan hari dia mencabut lagi. Apa itu? Pimpinan partai kok mencabut lagi, berubah lagi," kata Gus Dur menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2008
