Golkar harap Airlangga tak terjerat hukum usai mundur dari ketua umum
- 20 Agustus 2024
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kanan), Sekjen Partai NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (kanan), Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Pertemuan tersebut salah satunya membahas soal sistem pemilu dan kedua partai pendukung pemerintah itu menegaskan mendorong Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proposional terbuka seperti amanat Undang-Undang Pemilu. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ( kiri) bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Pertemuan tersebut salah satunya membahas soal sistem pemilu dan kedua partai pendukung pemerintah itu menegaskan mendorong Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proposional terbuka seperti amanat Undang-Undang Pemilu. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kiri), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri), Sekjen Partai NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Pertemuan tersebut salah satunya membahas soal sistem pemilu dan kedua partai pendukung pemerintah itu menegaskan mendorong Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proposional terbuka seperti amanat Undang-Undang Pemilu. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.
