(Antara)-Permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, agar Komisi Pemberantasan Korupsi menunda rencana penetapan tersangka calon kepala daerah yang diindikasikan terlibat kasus korupsi, telah menimbulkan pro dan kontra.
Selasa, 13 Maret 2018 20:23 WIB
(Antara)-Permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, agar Komisi Pemberantasan Korupsi menunda rencana penetapan tersangka calon kepala daerah yang diindikasikan terlibat kasus korupsi, telah menimbulkan pro dan kontra.