Jakarta (ANTARA News) - Para menteri keuangan negara-negara tergabung dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyepakati perlunya memperbaiki kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pola kemitraan pemerintah-swasta (public-private partnership/PPP).

"Masalah yang juga dibahas adalah bagaimana memperbaiki peranan fiscal policy (kebijakan fiskal) untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan pola PPP," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda Jalan Wahidin Jakpus, Senin.

Menkeu menyebutkan, para menkeu APEC mencoba mempelajari sejumlah negara yang menerapkan pembangunan infrastruktur dengan pola PPP.

"Kita mencoba melihat beberapa negara perbandingan, mengenai apa-apa yang menjadi kendala dalam pembiayaan maupun pembangunan infrastruktur yang melibatkan swasta. Ini akan dibuat berbagai macam mekanisme forum," katanya.

Menurut dia, pembahasan 21 anggota APEC sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan di forum sebelumnya yaitu G-20 di Skotlandia sekitar seminggu sebelumnya.

"Temanya sama yaitu bagaimana APEC bisa melakukan koordinasi untuk bisa seirama dengan G20 melalui suatu sinkronisasi kebijakan baik dalam menentukan "exit strategy" (strategi keluar) atau bentuk ekonomi global yang lebih kuat, seimbang, dan lebih sustainable (berkesinambungan)," katanya.

Ia menyebutkan, para Menkeu APEC juga mencoba mendefinisikan kebijakan-kebijakan fiskal yang sesuai untuk menunjang pemulihan ekonomi itu.

Dalam kesempatan itu, jelas Menkeu, IMF juga meminta nasihat dari menkeu-menkeu di kawasan APEC dan ASEAN terutama tentang apa-apa yang selama ini dilakukan untuk mengkoordinasikan exit policy (strategi) oleh pemimpin G20.

"Itu dilakukan karena IMF harus menyampaikan laporan pada pertemuan G20 di Ottawa (Kanada), jadi mereka mendapatkan informasi dari menkeu-menkeu di tingkat APEC dan ASEAN," jelasnya.

Mengenai manfaat yang dipetik Indonesia dari pertemuan itu, Menkeu mengatakan, melalui pertemuan itu Indonesia dapat memperbarui situasi regional dan global.

"Kita dapat meng-update situasi regional dan global sehingga kebijakan ekonomi bisa disesuaikan atau diakselerasi. Selain itu juga menjaga supaya kinerja ekonomi nasional tidak mudah terpengaruh kondisi regional dan global yang buruk," katanya.(*)

Pewarta: ferly
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009