"Jadi, Setgab Parpol Koalisi ini bukan menggantikan pemerintahan. Ada pengamat yang mengatakan kalau hal ini melanggar konstitusi. Kalau berbicara tentang koalisi, itu pun tidak ada di dalam konstitusi. Jadi, mengapa dikait-kaitkan. Setgab ini di luar pemerintahan,” katanya di Jakarta, kemrain.
Marzuki menegaskan, bahwa kehadiaran Setgab bukan meruapakan hal yang baru, tapi sudah dibicarakan sejak pembentukan koalisi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Kehadiran Setgab untuk membuat komunikasi di antara Parpol koalisi menjadi lancar.
"Setgab dimkasudkan itu supaya komunikasi di antaraparpol koalisi tidak 'missed'. Kebijakaan-kebijakan yang krusial bisa dibicarakan di forum ini, seperti masalah kenaikan BBM. Tetapi, kalau bukan kebijakan krusial, tidak perlu dibicarakan," katanya.
Setgab Partai Koalisi bertindak sebagai Ketua Umum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua hari Aburizal Bakrie (ketua umum DPP Partai Golkar). Parpol pendukung koalisi terdiri atas Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar.
Menurut Marzuki, sejak dibentuk partai koalisi menjelang Pilpres 2009 itu belum memiliki tempat untuk menjadi forum komunikasi. Padahal, katanya, dalam kontrak politik parpol koalisi pendukung Presiden SBY disepakati kalau koalisi akan membuat semacam sekretariat gabungan.
Oleh karena itu, setelah muncul kasus Bank Century, Marzuki justru yang mengingatkan Presiden SBY bahwa mereka memiliki Setgab dalam kontrak dengan parpol koalisi. "Jadi, tidak salahnya jika hal itu segera diwujudkan," ujarnya.
Ketika menanggapi pendapat sejumlah pengamat bahwa pembentukan Setgab itu sebagai strategi politik Golkar, Marzuki mengatakan hal itu tidak benar. Karena semua parpol anggota koalisi ikut ambil bagian dan duduk bersama di dalam Setgab untuk membuat kesepakatan terhadap kebijakan yang disikapi pemerintah dan berkaitan parlemen.
"Jadi, kalau ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan parlemen, dibahas di Setgab. Dengan demikian, kebijakan atau isu itu tidak menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan kalau langsung dibawa ke parlemen," ujaranya.(Ant/R009)
Pewarta: luki
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
