"Pelayanan menjadi titik fokus sebuah daerah mulai tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dalam meraih kepercayaan publik maupun menarik investor," kata pakar marketing Hermawan Kertajaya saat berorasi di hadapan ratusan pejabat eselon IV hingga I lingkungan Pemprov Bali di Denpasar, Minggu.
Beberapa hal yang menjadi perhatian marketing adalah bagaimana mencipatakan sebuah terobosan, inovasi maupun perlunya ada kompetitor atau pesaing.
"Pemprov Bali harus punya kompetitor untuk bisa maju dalam mewujudkan pelayanan prima," katanya pada acara yang juga diikti Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace.
Dengan menganggap selalu ada kompetitor, misalkan dari lembaga atau instansi lain, maka hal itu memunculkan semangat dan tekat meningkatkan kualitas pelayanan lebih maksimal.
Salah satu contoh pelayanan prima yang harus dilakukan aparat birokrasi adalah menciptakan kenyamanan bagi penduduknya yang membutuhkan pelayanan.
"Kalau penduduknya saja tidak nyaman dalam menerima pelayanan dari aparat birokrasi, bagaimana dengan orang luar," tanya penulis yang menggagas berdirinya Museum Marketing di Ubud, Gianyar ini.
Ia juga membandingkan dengan Singapura yang akhirnya berhasil menjadi sebuah negara yang diperhitungkan di kawasan Asia karena mampu menerapkan pelayanan prima.
Terbitnya Undang Undang Pelayanan Publik diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu pelayanan dan kepercayaan publik.
Hermawan juga memberi contoh inovasi dari Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri yang berani melakukan terobosan baru dalam pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di mal atau tempat umum lainnya.
"Sekarang apakah Pemprov Bali berani membuat terobosan seperti itu, misalnya pengurusan perijinan yang lebih cepat, efektif dan efisien. Misalnya hanya memerlukan waktu tiga menit selesai," tandasnya.
Hermawan sempat memuji langkah Provinsi Gorontalo yang memiliki jumlah penduduk kecil namun berani melakukan terobosan untuk memberi pelayanan prima sebagaimana menjadi prinsip marketing.
Di Gorontalo, sambung Hermawan, struktur birokrasinya mencerminkan tranparansi dan tuntutan masyarakat, misalnya asisten yang mengurusi pelayanan disebut Asisten Pelayanan Publik sedangkan untuk urusan pembangunan diubah menjadi Asisten Pemberdayaan Masyarakat.
Hal seperti itu, tambahnya, adalah contoh keberanian dan sikap progresivitas aparat birokrasi yang layak ditiru untuk bisa meningkatkan fungsi layanana publik.(*)
(ANT-166/T007/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
