Pertemuan tersebut dilangsungkan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Otonomi Khusus Papua Barat dan Papua. Jajaran DPRP dipimpin langsung oleh Ketua DPRP John Ibo, sementara DPRD Papua Barat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy D. Ijie.
Menurut Keterangan yang disampaikan pada Kamis, pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Komite I Gedung B Lantai 2, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Jimmy menyampaikan bahwa DPRD Papua Barat telah menyepakati pembagian kewenangan masing-masing daerah untuk pemilihan anggota MRP dan penetapannya. "Kami juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri penetapan anggota MRP dilakukan oleh gubernur Propinsi Papua," kata Jimmy.
DPRD Papua Barat serta DPRP Papua juga meminta perpanjangan keanggotaan MRP periode 2005/2010 hingga Januari 2011. Rancangan peraturan daerah khusus (perdasus) kini sedang digodok di DPRP. "Target 18 November selesai paripurna penetapan raperdasus, kemudian dibentuklah panitia pemilihan, Januari 2011 merampungkan pemilihan anggota MRP," kata Jimmy.
Selain itu, Ketua DPRP Papua juga meminta DPD untuk mendorong pengembalian Pasal 7 ayat 1a UU Otonomi Khusus mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh DPRP.
"Kami menginginkan gubernur dipilih oleh DPRP agar tidak hanya menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban tetapi pertanggungjawaban kepada DPRP, dengan begitu fungsi pengawasan DPRP akan terlihat nyalinya," kata John Ibo.
Sedangkan DPRD Papua Barat akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengembalian Pasal 7 ayat 1a UU Otsus tersebut. "Kami tetap akan menempuh dua jalur, yaitu politik dan hukum, langkah politik salah satunya kami bertemu dengan teman-teman DPD disini, DPR RI, Depdagri, Presiden dan Wakil Presiden dan semua pihak yang terkait," kata Jimmy.
Menanggapi hal tersebut Laode Ida akan menindaklanjuti MRP dan Otonomi Khusus itu pada Senin pekan depan. "Akan ada pertemuan dengan Gubernur Papua, Mendagri, untuk memastikan mulusnya perpanjangan masa tugas MRP periode sekarang dan terwujudnya perdasus tentang pemilihan MRP dan hal-hal lain yang terkait dalam Otsus," kata Laode Ida.
DPD telah membahas Otonomi Khusus dalam Pansus tentang Otonomi Khusus. Dalam pertemuan tersebut DPD menyerahkan hasil kajian Pansus Otonomi Khusus kepada DPRD Papua Barat dan DPRP. (S023/K004)
Pewarta: NON
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
