"Tidak ada jaminan jika pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD akan mengurangi biaya politik serta menghasilkan kepala daerah yang berkualitas," kata Edi Indrizal di Padang, Minggu.
Menurutnya, yang harus diprioritaskan pemerintah untuk diperbaiki adalah membuat aturan bagaimana memperketat mekanisme rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan partai politik.
"Jika persyaratan rekrutmen calon kepala daerah sudah diperbaiki diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang berintegritas serta bisa meminimalisir biaya pilkada," katanya.
Dia mengatakan, partai politik harus menyeleksi dan merekrut orang-orang yang memiliki kapasitas yang memadai menjadi kepala daerah dan meminimalisir politik uang.
"Apabila selama ini kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung belum sesuai harapan, yang salah bukan proses pemilihannya," katanya.
Menurut dia, inti persoalan bukan pada mekanisme dipilih langsung rakyat atau oleh DPRD, melainkan bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan partai politik apakah benar-benar telah merekrut orang yang tepat dan memadai.
Dia menilai, jika gubernur dipilih kembali oleh DPRD, maka kepala daerah dapat disandera oleh DPRD sehingga tidak optimal bekerja untuk rakyat. (*)
ANT/H007/AR09
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
