Mendagri Lantik Situmorang Sebagai Gubernur Papua

Jakarta (ANTARA News) - Mendagri M Ma`ruf melantik Soadjuangon Situmorang sebagai pejabat Gubernur Papua menggantikan almarhum Jacobus Perviddya Salossa, di Departemen Dalam Negeri, Jakarta, Senin. Situmorang yang diangkat sebagai pejabat Gubernur berdasarkan Keppres No 189/ M tahun 2005 adalah pejabat karir di Depdagri, dan jabatan terakhirnya adalah Dirjen Pemerintahan Umum Daerah Departemen Dalam Negeri. Sebelumnya, ia telah ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Kalimantan Tengah, dan ia dinilai sukses melaksanakan Pilkada di Kalteng. Ia ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Papua karena JP Salossa meninggal dunia pada 19 Desember 2005 -- saat melaksanakan tugas sebagai pelaksana Gubernur Papua sampai ditunjuk pejabat Gubernur Papua yang baru. Salossa telah berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur pada 23 November 2005, dan ia juga tercatat mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua yang pemilihannya akan digelar pada 16 Pebruari mendatang. Mendagri dalam pelantikan itu menegaskan bahwa pejabat Gubernur Papua yang baru hanya bertugas sementara untuk melaksanakan pemerintahan daerah sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang definitif. Karenanya, pejabat Gubernur Papua harus netral sehubungan akan digelarnya Pilkada di daerah itu, bahkan diminta untuk menfasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pilkada tersebut. Ditegaskannya, Kepala Daerah harus selalu dekat dengan rakyatnya. Untuk itu, harus sering turun lapangan, dan dapat mengambil tindakan secara tepat dan cepat, rendah hati, dan tidak boleh meninggalkan tempat tugas tanpa tujuan yang jelas. "Sebagai seorang pemimpin tidak dibenarkan menyombongkan kedudukannya dan mabuk kekuasaan, karena hal itu bisa membuat lupa diri, lupa amanat, dan lupa kepercayaan rakyat yang diembannya," katanya. Mengenai gizi buruk di Papua, Mendagri meminta agar kasus itu tidak terulang lagi. Kasus gizi buruk menunjukkan kinerja pemerintahan belum optimal, dan komunikasi sosial- birokrat yang belum jalan. Dalam kesempatan itu, Mendagri menyebutkan UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah. Mengenai pelaksanaan Pilkada Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabarr), Mendagri mengharapkan permasalahannya bisa segera dilaksanakan agar Pilkada Irjabar bisa segera diwujudkan.(*)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006