Menurut dia saat memimpin rapat membahas kelangkaan minyak goreng di rumah dinas Gubernur di Gorontalo, Selasa, hal itu dapat menjadi solusi, agar minyak goreng bisa segera terdistribusi namun distributor tidak dirugikan.
Rusli menyatakan tidak setuju dengan sistem rafaksi harga, yang saat ini diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan, karena proses pembayaran selisih harga dari produsen ke distributor yang berbelit-belit dapat menghambat stok sebelumnya, yang berakibat minyak goreng menjadi langka di tingkat masyarakat.
“Saya terus terang tidak setuju itu. Seharusnya dihitung berapa yang sudah ada di distributor di daerah, belinya kemarin harganya berapa. Itu saja yang disubsidi dan suruh mereka jual dengan harga sekarang,” katanya.
Ia menilai ketidakjelasan regulasi dari pusat, membuat pemerintah daerah kebingungan. Di satu sisi, gubernur, bupati dan wali kota menjadi sasaran kemarahan warga, namun tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan.
Baca juga: Gubernur janji kawal distribusi minyak goreng ke konsumen
“Kami mau mensubsidi dengan pasar murah. Anggarannya ada di APBD. Tadi dijelaskan ada distributor yang beli Rp18.500 mau dijual Rp20.000. Selisihnya kita subsidi. Tapi stoknya lagi yang kurang. Nanti warga kabupaten lain protes, kenapa hanya di kota yang dilaksanakan pasar murah,” jelasnya.
Selain mengundang unsur Forkopimda, rapat juga dihadiri oleh Emil Fadli perwakilan Kementerian Perdagangan RI yang ditugaskan memantau minyak goreng di Gorontalo, kemudian Kepala Bulog Sub Divre Gorontalo, distributor,dan pedagang besar.
Salah satu yang menjadi keluhan distributor adalah sudah terlanjur membeli minyak goreng, dengan harga lama yakni Rp18.500.
Direktur CV Marketindo Gorontalo Alex Weliangan, mengatakan pihaknya memiliki stok sekitar 300 karton minyak goreng merk Bimoli yang tidak mungkin dijual dengan harga lebih murah.
Baca juga: Gubernur Jatim minta Satgas Pangan lacak distribusi minyak goreng
“Sekarang barang saya yang digudang itu mau saya jual berapa? Sedangkan dari pihak produsen tidak ada rafraksi harga. Saya usul barang ini kita keluarkan semua, dijual dengan harga normal di Supermarket tertentu yang bisa saya jamin harganya,” ujarnya.
Tiga kesimpulan pada rapat tersebut yakni, pihak Kementerian Perdagangan diminta untuk mempercepat distribusi minyak goreng dengan HET terbaru, aparat penegak hukum diminta untuk bisa mengawal dan memantau distribusi, agar tidak terjadi penimbunan serta stok minyak goreng yang masih ada di distributor diminta untuk segera dijual, demi menjamin ketersediaan barang.
Baca juga: Sultan HB X: Penanganan kelangkaan minyak goreng kewajiban pusat
Baca juga: Gandeng TNI, Kemendag perkuat stok minyak goreng di Indonesia timur
Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2022
