Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Yayasan Rumah Zakat untuk menunjang program pembangunan keluarga dan mengakselerasi percepatan penurunan angka kekerdilan (stunting).

“Mempertimbangkan waktu yang tersedia, kurang dari tiga tahun untuk mengawal konvergensi program ataupun kegiatan dalam upaya target penurunan kekerdilan yang telah ditetapkan yang dapat menjangkau target sasaran seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita”, kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hasto mengatakan dalam pengentasan kekerdilan, harus didukung dengan sumber daya yang mencukupi, sehingga setiap intervensi dapat dipastikan sampai hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan.

Supaya program pemerintah menyentuh setiap keluarga, BKKBN perlu melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak dalam masyarakat. Salah satunya dengan menjalin kerja sama bersama Yayasan Rumah Zakat.

Baca juga: Kemenkes targetkan 16,2 juta remaja putri konsumsi tablet tambah darah

Baca juga: Kemenkes: 51,2 persen balita stunting berada di lima provinsi absolut


Bentuk sinergi yang didapatkan dalam kerja sama itu nantinya dapat digunakan untuk mengisi dan membangun Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) melalui salah satu kegiatan baru yakni Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Lewat pengalaman yayasan itu, Hasto berharap setiap ibu hamil ataupun menyusui tertarik untuk mendapatkan nutrisi dari produk olahan Dashat sekaligus teredukasi dalam membuat menu sehat, guna mengatasi kekerdilan di kampung itu.

“Rumah Zakat telah bersinergi dalam upaya pencegahan kekerdilan dengan pemerintah kelurahan, kecamatan dan puskesmas di beberapa provinsi. Termasuk membuat Dapur Gizi dan Kebun Gizi yang diinisiasi oleh relawan Rumah Zakat,” ucap dia.

Sementara itu, kerja sama itu juga dirasa mampu mendorong percepatan kemandirian usaha mikro dan kecil, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang terdampak pandemi COVID-19.

Serta secara merata, dapat membantu memberikan bimbingan dan bantuan kepada pelaku usaha mikro kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA).

Program pemberdayaan itu, akan direalisasikan melalui empat rumpun utama yakni Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi) serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan).

“Semoga kerja sama ini dapat dijadikan sebagai daya ungkit, bagi sinergi antara BKKBN dan Yayasan Rumah Zakat dalam rangka membangun bangsa mewujudkan Indonesia Sejahtera,” ucap Hasto.

CEO Rumah Zakat Nur Efendi mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor dan kementerian terkait dan dukungan para donatur adalah kunci keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

“Kita mampu memberikan lebih dari 42 juta penerima manfaat di 34 provinsi di Indonesia dengan dana bersumber dari sebanyak 789.000 donatur, serta menghadirkan 1.695 desa berdaya, 20 sekolah juara dan sembilan klinik pratama,” kata Nur.

Dia turut mengatakan jika salah satu program intervensi paling efektif yaitu pemberdayaan masyarakat di tingkat desa seperti pembentukan Desa Berdaya, yang memiliki pendampingan fasilitator pemberdayaan oleh relawan inspirasi, program pemberdayaan terintegrasi yang disesuaikan dengan potensi desa dan memiliki badan usaha milik masyarakat (BUMMAS).*

Baca juga: Kepala BKKBN ajak media serius menurunkan angka kekerdilan

Baca juga: Pemkab TTS klaim angka kekerdilan turun 31 persen


Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2022