"Sudah tepat. Terutama di saluran distribusi ke pasar-pasar tradisional," kata Rusli dihubungi di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut, lanjut Rusli, berkaitan dengan klaim Kemendag yang menyatakan bahwa terdapat 573.890 ton Crude Palm Oil (CPO) yang sudah terkumpul dari hasil Domestic Market Obligation (DMO).
"Artinya, pasokan tersebut dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat selama satu bulan," ujar Rusli.
Menurut Rusli, CPO tersebut juga perlu dipastikan terdistribusi dengan baik di pabrik-pabrik untuk diolah menjadi produk minyak goreng.
Rusli menambahkan, pada 14 Februari - 8 Maret 2022 telah didistribusikan 415.787 ton minyak goreng dalam bentuk curah dan kemasan ke pasar.
Hal yang perlu dipastikan selanjutnya adalah bagaimana minyak goreng curah mendapat porsi lebih banyak untuk dapat terdistribusi ke pasar-pasar tradisional.
"Karena, 62 persen masyarakat Indonesia itu mengonsumsi minyak goreng curah yang dibeli di pasar tradisional. Jadi, jangan sampai distribusi minyak goreng curah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan ini yang terhambat," ungkap Rusli.
Kendati demikian, temuan kasus yang banyak terjadi adalah minyak goreng yang dijual di pasar tradisional lebih mahal ketimbang di ritel modern. Hal itu pula yang membuat antrean minyak goreng banyak terjadi di ritel modern.
Sementara itu pasokan di pasar tradisional tetap tersedia, namun dengan harga di atas HET.
Menurut Rusli, saluran distribusi ke pasar tradisional tersebut yang perlu diperlancar dengan menggandeng pihak berwenang jika memang terjadi hambatan distribusi.
"Memperlancar jalur distribusi minyak goreng ke pasar tradisional memang lebih sulit daripada ke ritel modern, karena ritel modern lebih tertib niaga, ada kontrak pembelian yang legal. Sementara pasar tradisional tidak," kata Rusli.
Baca juga: DPD ajak masyarakat awasi bersama distribusi minyak goreng di Jatim
Baca juga: Mendag sebut kelangkaan minyak goreng di Sumut karena distribusi
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
