"Mari awasi dengan seksama dan laporkan kepada pihak berwajib jika ada hal-hal mencurigakan," kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Jumat.
Menurutnya, pengawasan bersama penting dilakukan agar tak terjadi penyelewengan, sehingga perlu masyarakat terlibat agar tidak ada kasus penyalahgunaan kewenangan serta menekan terjadinya salah penyaluran.
Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemprov Jatim memastikan sinergi di antara unsur-unsur dan elemen yang terlibat, sehingga minyak goreng sampai pada tangan yang berhak, seperti para pedagang kaki lima, tukang gorengan, warteg, katering, ibu rumah tangga, tukang camilan, dan lain-lain yang membutuhkan.
"Saya mengimbau masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan berebut barang dan semua orang yang bertransaksi di pasar tertib tanpa harus berebutan minyak goreng. Saya juga mengingatkan agar masyarakat turut mengawasi pendistribusian minyak goreng ini," kata LaNyalla.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur menggelontorkan 3.500 ton minyak goreng yang diperuntukkan bagi para pedagang pasar tradisional di 17 kabupaten/kota di Jatim.
Selanjutnya, para pedagang diharuskan menjual langsung minyak goreng kepada konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp14.000 per liter.
Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minyak goreng, sekaligus menstabilkan harga komoditas tersebut.
Adapun 17 kabupaten/kota ini di antaranya, untuk jenis minyak goreng premium Lentera didistribusikan ke Kabupaten Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Ponorogo dan Kota Probolinggo.
Sedangkan, minyak goreng jenis Rakyat akan didistribusikan di Kabupaten Tuban, Kediri, Lamongan, Pacitan dan Trenggalek.
Baca juga: Pemprov Jatim kirim 3.500 ton minyak goreng ke 17 wilayah
Baca juga: LaNyalla: Pemerintah perlu pikirkan skema distribusi minyak goreng
Baca juga: Ketua DPD minta pemerintah menghadirkan kebijakan hadapi dampak perang
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
