"Pada Tahun 2022 ini Kementerian PUPR fokus melakukan pendekatan OPOR," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Dia menjelaskan bahwa "Operasi" ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan, sedangkan "Pemeliharaan" bertujuan menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanan tidak terganggu.
Baca juga: PUPR dukung agenda ketahanan pangan G20 lewat infrastruktur
"Optimalisasi", yakni semua pembangunan infrastruktur yang sudah selesai harus dievaluasi, diinventarisasi, dan segera dimanfaatkan. Misalnya, rumah susun yang
sudah jadi tapi belum dihuni harus segera dihuni.
"Rehabilitasi" ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana agar fungsinya dikembalikan
seperti semula.
Baca juga: Kementerian PUPR mulai bangun infrastruktur jalan dan air di IKN
Baca juga: Kementerian PUPR apresiasi konsep relokasi permukiman bencana Semeru
Pada Tahun 2022, katanya, Kementerian PUPR mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp100,6 triliun.
Program pembangunan Kementerian PUPR masih difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah
dibangun.
"Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono mengatakan program pembangunan infrastruktur TA 2022-2024 bertujuan agar pada Tahun 2024 semua pembangunan
infrastruktur yang sudah mulai dikerjakan harus sudah selesai agar tidak meninggalkan isu adanya pembangunan yang mangkrak," katanya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
