DPRD minta Pemprov DKI tuntaskan program PTSL di Jakarta Barat

 

"Misalnya ada yang ngaku ngaku punya tanah, ya kita buktikan mana datanya, kasih fotocopy-nya tanah siapa yang punya, kita kejar itu semua. Jangan menyengsarakan rakyat. Inikan programnya pak Jokowi Presiden kita," kata Inggard pada rapat mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022 di gedung DPRD DKI, Senin.

Selain itu, Inggard meminta proses permohonan sertifikasi tanah warga Jakarta dilaksanakan secara terbuka agar tidak ada lagi yang mengaku ataupun menguasai lahan secara sepihak.

"Harus ada keterbukaan. Kalau tidak bisa, segera dijawab secara tertulis permohonan sertifikasi warga yang telah diajukan ke BPN (Badan Pertahanan Nasional), serta data kepemilikan tanah milik warga dikembalikan," ujar Inggard.

Program PTSL yang bertujuan membantu masyarakat dalam sertifikasi tanah malah menimbulkan permasalahan di Jakarta Barat, seperti kasus di Tanah Ujung Menteng seluas 4,2 Ha atas nama sertifikat orang lain.

"Kami akan menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pansus PTSL. Kami juga sudah mengajukan kepada pimpinan dewan untuk membentuk pansus aset karena banyak fasos fasum yang belum diserahkan," ungkap Inggard.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto memastikan tim PTSL untuk memeriksa ulang keabsahan berkas dari pemohon.

Tak hanya itu, Walikota juga akan mendorong BPN untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

"Terkait PTSL mana yang bisa diproses dan mana yang tidak bisa diproses dan yang bisa di-takedown. Kami akan memberikan penjelasannya sehingga ada hal-hal yang harus lebih dulu dituntaskan terkait dengan temuan sehingga ada kejelasan mana yang bisa diselesaikan mana yang tidak," jelas Uus.

Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan sertipikat PTSL langsung ke rumah warga

Baca juga: BPN Jakarta Timur berkomitmen tuntaskan PTSL

Baca juga: Heru serahkan sertifikat tanah program PTSL