"Kepala desa dan seluruh perangkatnya mempunyai peran untuk menjaga warganya bila ada warganya didatangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan iming-iming bekerja ke luar negeri tanpa biaya," ujar Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi dalam konferensi pers TPPO di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan di dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa.
Artinya, lanjutnya, pemerintah desa berperan untuk mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri agar mematuhi prosedur bekerja sesuai dengan aturan yang ada, melalui jalur-jalur resmi yang sudah disediakan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2017," tuturnya.
Ia mengemukakan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri menjadi modus operandi yang sering dilakukan para sindikat untuk menjerat korban TPPO. Mereka diberangkatkan secara non prosedural menggunakan paspor dan visa wisata.
"Bahkan keluarganya dititipkan uang silaturahmi, uang pengganti keluarganya berangkat ke luar negeri, berkisar Rp5 juta hingga Rp15 juta, karena himpitan ekonomi tentu tidak menolak uang itu," katanya.
Ia menambahkan mereka yang terjebak dengan iming-iming itu biasanya melakukan pekerjaan fisik sebagai pekerja rumah tangga, pekerja kebun, hingga buruh dan tidak mempunyai kontrak, dan diperdagangkan dari satu majikan ke majikan lain dan tidak ada jam kerja pasti.
"Oleh karena itu, besar harapan kita bersama bahwa sindikat yang terlibat pada jaringan TPPO yang menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai korban diproses hukum yang berlaku dan dijatuhi pidana seberat-beratnya," kata Rinardi.
Baca juga: BP2MI-Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai cegah kasus TPPO ke Kamboja
Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak pemangku kebijakan berantas perdagangan orang
Baca juga: Polisi dan Satgas Pamtas cegah perdagangan orang di daerah perbatasan
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2023
