"Pertama, masyarakat perlu mendapat penyuluhan kesehatan agar memahami secara jelas apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kesehatan," kata Tjandra Yoga Aditama yang dikonfirmasi di Jakarta, Ahad.
Tjandra yang menjabat sebagai Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI mengatakan pengetahuan yang benar amat diperlukan, apalagi dengan amat banyaknya informasi yang beredar yang tidak semua memberi penjelasan yang tepat.
Jika masyarakat sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk hidup sehat, Tjandra melanjutkan, maka perlu didukung dengan sarana yang tersedia. Misalnya, ada anjuran untuk aktifitas fisik dan olahraga.
"Maka perlu ada taman kota, atau lapangan olahraga, dan semacamnya," katanya.
Berikutnya, Pemerintah juga perlu memiliki aturan yang menunjang kesehatan masyarakat dan kemudian mengimplementasikannya.
Misalnya, kata Tjandra, perlu ada aturan jelas dan diterapkan secara tegas terhadap perokok. Demikian juga aturan tentang konsumsi garam gula berlebihan, dan lainnya yang berkontribusi negatif pada kesehatan.
Hal berikutnya adalah ketersediaan sarana pencegahan penyakit secara luas dan terjangkau, misalnya vaksin untuk berbagai penyakit menular termasuk COVID-19.
"Perlu tersedia, dan secara mudah diakses, berbagai sarana untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk melakukan cek kesehatan secara berkala dan juga untuk skrining untuk kemungkinan deteksi dini penyakit," katanya.
Dengan kegiatan konkret tersebut, kata Tjandra, maka kegiatan promotif preventif benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan, sejalan dengan kegiatan kuaratif yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan.
Baca juga: IDI: Transformasi kesehatan harus diikuti kemampuan fiskal negara
Kementerian Kesehatan RI menempatkan kegiatan promotif dan preventif sebagai pilar pertama dalam program Transformasi Kesehatan di Indonesia.yang dilatarbelakangi atas situasi pandemi COVID-19.
Saat ini ada sekitar 12 ribuan Puskesmas yang tersebar di semua wilayah Indonesia yang diproyeksikan sebagai garda terdepan layanan promotif dan preventif bagi masyarakat.
Sejumlah program yang akan dilakukan di antaranya menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan melalui revitalisasi Posyandu agar menjadi lebih formal dengan anggaran yang sesuai.
Posyandu akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Posyandu akan bertindak secara lebih aktif bukan hanya melayani bayi dan ibu tapi akan melayani seluruh siklus hidup termasuk remaja, dewasa, dan lansia.
Selain itu, setiap Puskesmas bisa melakukan layanan laboratorium kesehatan yang terkoneksi dengan sistem layanan laboratorium provinsi, regional, dan nasional.
Baca juga: Kemenkes: RUU Kesehatan lebih komprehensif tangani wabah
Baca juga: Kemenkes: Pendidikan dokter spesialis di RS didasari rencana nasional
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2023
