"Kami sudah melakukan HoA (head of agreement) dengan PT Bukit Asam Tbk untuk melakukan studi kelayakan proyek gasifikasi itu," kata Dirut PT Pusri Palembang Musthofa, di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan HoA tersebut ditandatangani dua minggu lalu dengan PT Bukit Asam Tbk. Saat ini kedua pihak, kata dia, dalam tahap menentukan jadwal dan rencana kerja untuk melakukan studi kelayakan, yang harus selesai dalam waktu satu tahun.
"PT Bukit Asam Tbk sanggup mengalokasikan area khusus tambang batubara yang didedikasikan untuk proyek gasifikasi ini," ujar Musthofa.
Lokasi khusus tersebut, lanjut dia, merupakan syarat penting agar studi kelayakan bisa segera dilakukan. Ia mengatakan proyek gasifikasi membutuhkan konsistensi pasokan batubara minimal 20 tahun, sehingga dibutuhkan lokasi khusus untuk menjaga kesinambungan pasokan.
"Kalau (pasokan batubara) tidak 20 tahun, maka (proyek gasifikasi) tidak 'bankable.' Tidak bisa cari dana untuk proyek tersebut," kata Musthofa.
Musthofa memperkirakan bila semuanya berjalan lancar, maka dalam empat tahun ke depan proyek gasifikasi tersebut akan selesai. Ia memperkirakan efisiensi gas yang bisa dilakukan minimum 25 persen dari kebutuhan utilitas perusahaan. "Bila itu terjadi beban subsidi pemerintah juga akan menurun," katanya.
Saat ini PT Pusri Palembang yang memasok pupuk urea bersubsidi ke sejumlah provinsi seperti Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka-Belitung, Jawa Tengah, dan Banten, membutuhkan gas hingga 225 mmscfd (juta kaki kubik per hari).
Namun, kata Musthofa, karena pasokan dari Pertamina EP, Medco, dan Pertagas, hanya sekitar 200-205 mmscfd, maka pemanfaatan kapasitas pabrik hanya 90 persen.
Kendati demikian, kata dia, Pusri tetap mampu memenuhi pasokan urea pupuk bersubsidi yang ditugaskan pemerintah sebesar 1,293 juta ton tahun ini.
"Sampai Agustus kami sudah memasok sekitar 788 ribu ton pupuk urea bersubsidi," kata Musthofa.
Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2013
