Ketua Gapki Kalimantan Tengah (Kalteng) Saiful Panigoro menyatakan aksi pencurian di perkebunan kelapa sawit murni merupakan tindak kriminalitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga merusak iklim investasi.
"Kami mendapatkan banyak laporan pencurian TBS dari perusahaan sawit anggota Gapki di Kalteng. Kondisinya semakin memprihatinkan. Saya harap ada tindakan tegas aparat, karena ini merupakan tindakan kriminal," ujar Saiful dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pencurian TBS sawit dipicu sejumlah alasan seperti adanya kekeliruan masyarakat dalam menafsirkan kewajiban perusahaan akan kebun plasma (FPKM).
Kemudian, klaim atas lahan perkebunan sawit yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) kerap dijadikan dalih untuk melegalkan tindak kriminal tersebut.
"Kami prihatin dengan kejadian ini. Kami juga mendengar kebun-kebun yang bukan milik anggota Gapki dan belum punya HGU diduduki oleh para pencuri," katanya.
Baca juga: Gapki sebut 513 ribu hektare kebun sawit petani perlu peremajaan
Baca juga: Gapki dukung program ketahanan pangan tumpang sari sawit-padi
Senada dengan itu pakar hukum Universitas Paramadina, Sadino menyatakan pencurian di Kalteng murni aksi kriminalitas dan harus ditindak tegas.
Selain perlunya tindakan tegas aparat kepolisian, lanjutnya, landasan hukum terkait dengan hak atas lahan perlu dicermati terutama terkait putusan MK 138 Tahun 2015 yang kerap diartikan keliru.
"Meskipun belum memiliki HGU perusahaan perkebunan sah beroperasi karena telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP)," katanya.
Sadino menegaskan putusan tersebut juga tidak berlaku surut, maka tidak ada alasan untuk tidak menindak secara hukum para pencuri di kebun-kebun sawit di Kalteng.
Sebelumnya Kapolres Kotawaringin Timur (Kotim) AKBP Sarpani memastikan pihaknya tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum terkait penanganan konflik agraria termasuk terkait pencurian TBS di kebun sawit.
“Pencurian TBS merupakan tindak pidana. Setiap laporan yang masuk menyangkut penjarahan baik dari masyarakat maupun perkebunan sawit, pasti kami tindak lanjuti,” katanya.
Saparni memastikan Kepolisian memahami bahwa setiap perbuatan mengambil buah sawit dari kebun yang ditanam masyarakat dan perusahaan merupakan pidana yang harus diselesaikan.
"Kepolisian tetap profesional untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan perkebunan sawit," ujarnya.
Polres Kotim, lanjutnya, juga mengawasi agar buah sawit hasil curian tidak diperdagangkan di lapak pengepul ilegal.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo mengatakan dengan investasi yang dilakukan para pengusaha bersama-sama pemerintah, maka dapat membuka lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, membangun SDM, membangun infrastruktur.
"Penanganan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pendidikan, infrastruktur hingga peningkatan perekonomian dan kesejahteraan harus lebih membaik dengan banyaknya perusahaan sawit,” katanya.
Baca juga: Ketua Gapki: Perkebunan kelapa sawit di Kalsel capai 427 ribu ha
Baca juga: GAPKI-POLRI bersinergi jaga penegakan hukum di sektor kelapa sawit
Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024
