"Nanti yang bangun adalah pemerintah pusat, apakah nanti dibangun secara serentak oleh Kementerian PUPR atau kerja sama dengan BNPB. Kalau jumlahnya banyak, biasanya PUPR. Kalau jumlahnya di bawah 50 unit, iya kita kerjakan sendiri, BNPB yang akan membangun," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melalui keterangan pers di Kabupaten Luwu, Selasa.
Kendati demikian, rumah yang akan dibangun nanti berada di daerah aman setelah masyarakat direlokasi dari tempat tinggal yang rawan banjir dan longsor maupun tanah bergerak atau labil. Salah satunya di Kabupaten Luwu yang terdampak paling parah.
"Yang penting rumahnya masyarakat yang mau direlokasi. Dalam waktu tidak terlalu lama, (direlokasi) bisa segera jadi (dibangunkan rumah)," papar Suharyanto.
Saat ditanyakan beberapa lokasi terdampak bencana yang warganya akan dievakuasi dan nantinya direlokasi, kata dia, sejauh ini masih dilakukan penelitian oleh pihak terkait.
"Tanah bergerak juga sudah dievaluasi, tentu saja dari Kementerian ESDM Badan Geologi juga dikirim ke sana. Kalau memang itu berbahaya untuk masa depan, ya harus direlokasi," ujarnya menegaskan.
Ia mencontohkan tanah bergerak di Kabupaten Bandung Barat. Meski belum ada korban, tetapi karena tanahnya labil dikhawatirkan terus bergerak, nanti juga mau direlokasi.
"Itu yang harus dikerjakan pemerintah daerah, dan saya tadi tekankan jangan menunggu darurat ini selesai, tetapi secara paralel bersama-sama sehingga tanggap darurat dengan rehabilitasi rekonstruksi bisa berjalan bersama," katanya.
Sementara untuk bantuan perbaikan rumah warga terdampak, menurut dia, rumah rusak berat akan mendapat bantuan Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.
Baca juga: 16 desa terisolir di Luwu jadi perhatian khusus BNPB
Baca juga: Basarnas: Korban banjir Luwu jadi 13 orang, dua baru ditemukan
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
