Menurut Anas, kepemimpinan digital menjadi hal penting dalam mereformasi tata kelola pemerintahan karena kepemimpinan digital mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan.
"Dengan pelayanan digital, masyarakat yang jauh dari pusat layanan publik bisa mengaksesnya dengan mudah," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Anas mengatakan bahwa kepemimpinan digital perlu dimiliki setiap pemimpin. Hal ini berkaitan dengan percepatan transformasi digital yang meliputi aspek digital structure, digital competence, dan digital culture yang sedang digagas oleh pemerintah.
"Ini penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan kita," tambahnya.
Baca juga: Menteri PANRB gelorakan digitalisasi pemda
Anas menjelaskan Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamnya mengatur soal percepatan integrasi sembilan layanan prioritas dan pembentukan GovTech Indonesia.
"Melalui percepatan ini, ke depannya masyarakat akan meng-input sekali saja dalam portal nasional layanan publik karena akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk," jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Saat ini, terdapat sembilan Layanan prioritas yang menjadi fokus transformasi digital ke depan yang akan dikolaborasi bersama Govtech Indonesia. Layanan-layanan tersebut akan terpadu dalam satu portal yang berbasis citizen centric yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Sembilan layanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, pertukaran data, serta portal layanan publik.
Baca juga: Menteri Anas dukung akselerasi peran BSN dalam transformasi digital
Anas juga mencontohkan sejumlah pengalaman transformasi digital pelayanan publik di banyak negara. Di Inggris, misalnya, dari sebelumnya ada 1.000 aplikasi kini telah diintegrasikan ke 75 aplikasi.
"Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik. Indonesia pada trek yang tepat menuju arah tersebut,” tambah dia.
Selain itu, Anas juga mengapresiasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Kabupaten Buleleng berhasil meraih indeks A dengan predikat memuaskan.
Sementara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 Kabupaten Buleleng berhasil meraih indeks B dengan predikat Baik.
"Kami mengajak Pak Bupati dan seluruh perangkat pemerintah di Buleleng ini, ayo kita semangat membenahi birokrasi di Kabupaten Buleleng. Kolaborasi lintas sektor yang tepat diperlukan untuk menghapus silo demi terwujudnya layanan digital nasional yang terpadu,” tutur Anas.
Baca juga: Menteri PANRB: Digital ID kunci utama integrasi pelayanan publik
Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyampaikan kesiapan daerahnya untuk menerapkan reformasi birokrasi berdampak di wilayahnya.
Dia bersama dengan jajaran berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan peningkatan kualitas layanan dan kualitas SDM.
Menurutnya, transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mempermudah tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buleleng. Sistem digital juga mendorong ASN Buleleng bekerja secara efektif, efisien, dan produktif, serta tak menutup mata terhadap perkembangan digital.
"Kita siap jalankan arahan Menteri PANRB untuk menjadikan reformasi birokrasi berdampak, reformasi birokrasi bukan tumbukan kertas dan reformasi birokrasi harus lincah dan cepat. Dan harus memanfaatkan digitalisasi supaya birokrasi lebih cepat dampaknya serta lebih efisien," pungkas Ketut.
Baca juga: Menteri PANRB koordinasikan transformasi layanan digital pemerintah
Baca juga: Jokowi gelar ratas bahas percepatan integrasi layanan digital nasional
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
