"Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjamin transparansi dan akurasi data dukungan calon perseorangan," kata Kordinator Divisi Hukum& Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jakarta Utara, Yapto Sendra di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan.
"Kami melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses verifikasi administrasi data dukungan calon perseorangan untuk memastikan bahwa semua data yang masuk adalah valid dan sah," kata dia.
Ia mengatakan, proses verifikasi administrasi mencakup pengecekan terhadap berbagai dokumen pendukung yang diajukan oleh calon perseorangan, termasuk formulir dukungan dan salinan KTP pendukung.
Baca juga: Johan Morgan bergabung dengan tim Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta
Baca juga: KPU DKI verifikasi administrasi Dharma Pongrekun hingga 29 Mei
Bawaslu Jakarta Utara bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) serta pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan melekat dan memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan cermat dan akurat sesuai Instruksi Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran selama proses ini berlangsung.
"Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan pemilihan yang jujur dan adil," kata Yapto.
Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Jakarta Utara (Jakut) Ronald Reagen YT mengimbau calon perseorangan dan pendukungnya untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dan menjaga integritas proses pemilihan.
"Keterlibatan dan komitmen semua pihak dalam menjalankan proses demokrasi ini diharapkan dapat menciptakan pemilihan yang bersih, transparan dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat," kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2024
