Padang (ANTARA) - Indonesia Re bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan memberikan dukungan untuk pengembangan potensi industri kuliner randang di Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu di Padang, Rabu, menyebut dukungan terhadap industri kuliner tersebut diberikan dalam bentuk edukasi dan bantuan pendanaan.

Baca juga: Dubes Iwan dampingi Komisi I DPR RI kunjungi pabrik rendang Bulgaria

"Kita memberikan edukasi mengenai asuransi ekspor kepada pelaku usaha mikro kecil (UKM) yang siap melakukan ekspor dan bantuan pendanaan, bibit dan pupuk kepada petani yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Rendang Minang (HIPERMI)," katanya.

Ia mengatakan, sebagai perusahaan plat merah, Indonesia Re tidak hanya berkonsentrasi untuk menghasilkan laba tetapi juga memegang tanggung jawab untuk melakukan
pembangunan berkelanjutan bersamaan dengan menebar manfaat dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum.

Pelaksanaannya dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut berprinsip bahwa integrasi dengan berbagai pihak merupakan bagian dari upaya pengembangan bisnis perusahaan.

Ia menyebut program TJSL dari indonesia Re fokus pada tiga hal yaitu pendidikan, lingkungan hidup dan UMKM.

"Industri randang di Sumbar yang kita bantu ini memenuhi semua kriteria itu. Pendidikan kita berikan dalam bentuk pelatihan dan edukasi, UMKM melalui pelaku usaha randang sementara lingkungan hidup bagi petani yang tergabung dalam HIPERMI, telah menggunakan sistem organik," katanya.

Baca juga: Dubes Iwan dampingi Komisi I DPR RI kunjungi pabrik rendang Bulgaria

Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Yanuar Walid menyebutkan program yang dilaksanakan di Sumbar merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan pilar ekonomi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No delapan tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia Re terhadap UMK.

"Program pendanaan UMK ini merupakan prioritas dari Kementerian BUMN Keasdepan TJSL," katanya.

Sementara itu Kakanwil DJPb provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG menyebutkan salah satu potensi ekonomi yang sedang didorong oleh Kanwil DJPb Sumbar adalah peningkatan industri pangan randang untuk memenuhi pasar domestik dan internasional.

"Industri pangan juga harus didukung dengan ketersediaan bahan baku. Karena itu dalam HIPERMI tidak hanya beranggotakan pengusaha masakan jadi saja, tapi juga dibentuk divisi Agro (petani) yang berperan dalam menjamin ketersediaan bahan baku pangan," ujarnya.

Ia mengapresiasi Indonesia Re yang disebutnya sebagai BUMN pertama yang ikut mendukung pengembangan industri kuliner di Sumbar melalui HIPERMI.

Baca juga: Sumbar akan memperluas ekspor bumbu rendang ke berbagai negara

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2024