"Rinciannya urea 47.224 ton, NPK 51.314 ton, dan pupuk organik 12.778 ton," kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Tri Wahyudi Saleh saat Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 di Fugo Hotel Banjarmasin, Kamis.
Tri menyampaikan pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan volume pupuk bersubsidi nasional pada tahun anggaran 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Baca juga: Sleman dapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi 8.001 ton
Penambahan alokasi terhadap empat jenis pupuk ini ditetapkan sebesar 4.634.626 ton untuk Urea, 4.278.504 ton untuk NPK, 136.870 ton untuk NPK Formula Khusus, dan pupuk organik 500 ribu ton.
Dia menyebut kebijakan penambahan volume ini perlu disosialisasikan secara luas dan masif sehingga petani yang terdaftar dapat mengetahui dan menerima manfaatnya.
Selain itu pada pelaksanaan proses distribusi dan penyaluran atas tambahan volume alokasi pupuk bersubsidi ini harus diawasi dengan baik.
Penambahan alokasi ini bersamaan diimplementasikan penebusan pupuk bersubsidi yang semakin mudah bagi petani terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), yaitu cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Penebusan pupuk bersubsidi bagi petani terdaftar dilakukan melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang sudah terimplementasi di sekitar 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia termasuk Kalsel.
Petani diharapkan dapat menebus pupuk bersubsidi dengan mudah menggunakan KTP.
Petugas kios akan dengan sigap mendampingi dan mengawal proses penebusan pupuk bersubsidi yang selanjutnya pupuk tersebut dapat dimanfaatkan petani yang berhak sesuai dengan ketentuan.
Baca juga: Pupuk Indonesia gelar program untuk cari potensi pangan Nusantara
i-Pubers menjadi solusi terdepan untuk memastikan ketepatan distribusi pupuk.
Inovasi digital ini tidak hanya efisien, tetapi juga membantu mengarahkan pupuk subsidi tepat pada sasaran.
Aplikasi i-Pubers merupakan inovasi hasil kolaborasi Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memudahkan petani dalam proses penebusan pupuk subsidi dengan menerapkan data yang terintegrasi di mitra distributor (kios) antara daftar penerima subsidi e-Alokasi dengan data stok pupuk yang ada di Pupuk Indonesia.
Tri menambahkan, Pupuk Indonesia menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang yaitu 17 gudang Lini III untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Kalsel.
Selanjutnya terdapat delapan distributor pupuk subsidi dan empat distributor ritel dengan 283 jaringan kios/pengecer, serta didukung oleh 12 petugas lapang untuk memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.
Sejalan dengan penetapan kebijakan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 dan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok di semua lini untuk mendukung kebijakan tersebut.
Baca juga: Mentan ingatkan distributor dan pengecer pupuk tidak mainkan harga
Per 27 Mei 2024, stok pupuk bersubsidi dan non subsidi secara nasional saat ini tercatat sebesar 2,02 juta ton.
Rinciannya untuk stok pupuk bersubsidi sebesar 1.331.541 ton atau setara 217 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu stok yang tersedia di wilayah Kalael 31.245 ton atau mencapai 1.520 persen dari ketentuan stok minimum.
Rincian stok pupuk bersubsidi ini, untuk urea sebesar 9.389 ton dan NPK sebesar 19.610 ton. Sedangkan jumlah stok urea nonsubsidi sebesar 703 ton dan NPK nonsubsidi sebesar 1.543 ton.
Sementara itu dari sisi penyaluran, sampai dengan 27 Mei 2024, Pupuk Indonesia telah berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 2,33 juta ton atau setara 24,5 persen dari total alokasi subsidi pupuk yang sebesar 9,55 juta ton secara nasional.
Rinciannya untuk pupuk urea sebesar 1,34 juta ton dan NPK sebesar 985.115 ton, NPK Formula Khusus sebesar 5.881 ton.Sedangkan untuk wilayah Kalsel, telah disalurkan sebesar 21.524 ton sampai 27 Mei 2024 yang terdiri dari urea 11.002 ton, NPK sebesar 10.522 ton.
Kegiatan sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi di Banjarmasin merupakan kolaborasi antara Pupuk Indonesia, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kalimantan Selatan, Ombudsman, dan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.
Hadir 250 peserta yang berasal dari Kepala Dinas Pertanian tingkat kabupaten atau kota, Tim Verval Kecamatan, para distributor, perwakilan pemilik kios dan perwakilan ketua kelompok tani.
Selain menyimak sosialisasi dari para pemateri, saat pembukaan peserta juga mendapatkan arahan dari Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian Imam Wahyudi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dida Gardera serta pimpinan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.
Pewarta: Firman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024
