"Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan juga Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan & Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola (BP) Tapera menjadi institusi yang didesain untuk menyelesaikan masalah perumahan ini, di mana cara kerjanya melalui skema tabungan dari anggotanya, kemudian oleh BP Tapera akan dipupuk sehingga nilainya besar," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Jumat.
Herry mengatakan bahwa, terdapat 9,9 juta backlog kepemilikan atau masyarakat yang belum memiliki rumah.
Namun, di luar itu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 terdapat lagi 26 juta orang yang rumahnya tidak layak huni.
"Jadi kalau kita hitung totalnya ada sekitar 36 juta orang yang harus kita selesaikan, sehingga besarnya unit yg harus diselesaikan, tentu bagi yg belum punya rumah maka solusinya dia bisa mengambil KPR Tapera atau Kredit Bangun Rumah (KBR) Tapera," kata Herry.
Tetapi kalau masyarakat yang rumahnya tidak layak huni, maka mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah.
"Jadi dua hal ini harus kita selesaikan," ujar Herry.
Kementerian PUPR sendiri memiliki program yang namanya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sumbernya dari APBN dengan rata-rata tahun lalu terdapat sekitar 229 ribu unit rumah yang disediakan, namun tahun ini menurun menjadi sekitar 167 ribu unit rumah.
Kemudian program lainnya dari Kementerian PUPR adalah Tapera. Tapera sendiri saat ini jumlahnya masih kecil karena sampai saat ini belum dilakukan pungutan.
"Nanti kalau sudah besar diharapkan bisa menopang bersama-sama dengan APBN untuk bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi. Itu kondisi riil yg dihadapi," kata Herry.
Di luar itu juga terdapat fasilitas Subsidi Uang Muka sebesar Rp4 juta dari Kementerian PUPR kepada para penerima manfaat.
Program bantuan perumahan lainnya di Kementerian PUPR yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperuntukkan bagi masyarakat Desil 1 dan Desil 2 yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk membeli rumah.
"Tentu kembali lagi bagaimana angka backlog yang besar tadi bisa terukur dan kita selesaikan maka kita butuh skema pembiayaannya," ujar Herry.
Dari hasil pemupukan tabungan peserta oleh BP Tapera, maka akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR dengan bunga yang terjangkau.
"Tentu tantangan besarnya adalah di skala seperti tadi kami sampaikan bahwa hari ini baru sekitar 250 ribu unit rumah, padahal kalau melihat jumlah backlog yang harus diselesaikan besar yakni 36 juta unit, maka perlu inovasi pembiayaan," kata Herry.
Menurut dia, sudah ada banyak negara yg sudah menerapkan skema seperti Tapera, antara lain Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan,dan masih banyak lagi negara lainnya.
Baca juga: Moeldoko: Tapera merespons persoalan "backlog" 9,9 juta penduduk RI
Baca juga: Anggota Komisi V DPR: Kebijakan Tapera perlu disosialisasikan
Baca juga: PUPR: Tapera untuk bantu MBR dan warga kurang mampu miliki rumah
Baca juga: Kemnaker pastikan pemotongan upah untuk Tapera tak langsung berlaku
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2024
