"Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih kokoh dan konsisten untuk terus membela bangsa Palestina. Karena kekokohan dan prinsip inilah, Indonesia dihormati oleh internasional," kata Menlu Retno saat mengisi kuliah umum bertajuk Diplomasi Indonesia untuk Indonesia di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin.
Retno menuturkan bahwa konsistensi prinsip tersebut bukan hal yang mudah bagi Indonesia di tengah situasi dunia yang karut-marut dan penuh dengan tekanan.
"Sangat tidak mudah untuk memegang sebuah prinsip secara konsisten di tengah situasi dunia yang karut-marut, penuh dengan tekanan di sana sini dengan iming-iming transaksi yang macam-macam," ujar dia.
Kendati demikian, Retno menegaskan bahwa Indonesia tetap dapat mempertahankan prinsip itu.
Konsistensi tersebut membuat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memberi mandat Menlu Indonesia menjadi salah satu yang berada di garis depan membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina, bersama menlu negara lain seperti Saudi Arabia, Qatar, Yordania, Mesir, Turki, Nigeria, dan Palestina.
Baca juga: Menlu Retno: "I am so proud" sebagai bangsa Indonesia miliki Pancasila
Baca juga: Indonesia sambut keputusan Spanyol, Irlandia, Norwegia akui Palestina
Dalam pertemuan beberapa negara anggota OKI dengan sejumlah negara Eropa di Brussels, Belgia beberapa waktu lalu, kata Retno, Indonesia menjadi satu-satunya negara non-Arab yang duduk bersama dengan Uni Eropa untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
"Kalau kita lihat yang mendapatkan mandat tadi, Indonesia adalah wakil dari Asia, dan ini bukan sesuatu yang diraih dengan gampang ini adalah trust, ini adalah respect terhadap Indonesia," kata dia.
Retno berharap ketegaran dan konsistensi memegang prinsip tersebut harus terus dipertahankan karena perjuangan Indonesia dan dunia internasional untuk membantu Palestina masih panjang.
"Yang diperlukan adalah ketegaran konsistensi memegang prinsip. Saya yakin pemerintahan ke depan juga akan konsisten untuk memberikan dukungan terhadap Palestina. Diperlukan kekokohan keberpihakan pada keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan," kata dia.
Menurut dia, sikap tersebut sesuai dengan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Di dalam bahasa diplomasi yang saat ini terus kita lakukan, saya selalu mengatakan kita memiliki kewajiban to defend justice and humanity' (membela keadilan dan kemanusiaan) karena ini sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945. Saya kira siapa pun yang akan memegang pemerintahan ke depan tidak akan keluar dari amanah konstitusi kita," ujar dia.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
