"Salah satu agenda penting tahun ini, yakni Pemilu 2024 telah terlaksana. Ke depan, kurang dari enam bulan lagi, kita akan menyelenggarakan pilkada serentak," ucap Wapres memberi sambutan pada acara "Pencanangan Pembangunan dan Penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintahan Provinsi Papua Selatan" di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.
Untuk itu, Wapres mengharapkan seluruh masyarakat Papua, khususnya di Papua Selatan, dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai.
"Dengan demikian, pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang memajukan Provinsi Papua Selatan," ujar Wapres.
Baca juga: Wapres kunjungi Papua untuk pastikan RIPPP dan RAPPP berjalan baik
Wapres Ma'ruf mengatakan bahwa kunjungan kerjanya ke wilayah Papua untuk melihat langsung dan memastikan bahwa proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan, berjalan dengan baik.
"Ini adalah amanah undang-undang bagi negara untuk wajib hadir secara terus menerus mengawal berbagai program pembangunan Papua agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan ini," katanya.
Wapres Ma'ruf menjelaskan kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis pemerintah yang harus terus kita kawal bersama, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun antara pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), pemerintah juga telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP).
Baca juga: Wapres tiba di Merauke untuk rangkaian kunjungan kerja di Papua
Melalui BPP, menurut Wapres, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonom baru di Papua.
"Kita sedang menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan," ucap Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan ada tiga provinsi di Tanah Papua yang rawan terhadap gangguan keamanan saat pilkada.
Tiga provinsi yang menjadi daerah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
"Karena itu TNI-Polri akan berupaya mengantisipasi agar pelaksanaannya dapat berlangsung aman dan lancar," kata Hadi usai melakukan pertemuan tertutup dengan unsur pimpinan TNI-Polri yang yang bertugas di Tanah Papua di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis (30/5).
Baca juga: Menkopolhukam: Tiga provinsi Tanah Papua rawan keamanan saat pilkada
Baca juga: Menkopolhukam: Pentingnya sinergi TNI/Polri untuk pilkada damai Papua
Baca juga: Menkopolhukam: Pilkada di Papua jadi atensi pemerintah pusat
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
