"Pembicaraan itu masih sangat dinamis, masih sangat organik dan masih terus berjalan dan soal pengerucutan itu masih terlalu jauh," kata Rahayu saat ditemui usai acara diskusi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu.
Rahayu menjelaskan bahwa keputusan untuk mengusung Budi dan Kaesang sepenuhnya menjadi hak prerogratif Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, serta Sekjen dan Ketua Harian Gerindra.
Namun demikian, Rahayu mengakui Gerindra melirik Kaesang sebagai calon wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada DKI.
Hal itu dikuatkan setelah Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengunggah poster Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang bertuliskan "Budi Djiwandono-Kaesang For Jakarta 2024", melalui instagramnya pada akhir Mei lalu.
"Kalau misalkan tidak dilirik, enggak mungkin di-posting dong," kata Rahayu.
Menurut Rahayu, pemasangan Budi dan Kaesang merupakan bagian dari hak dari setiap DPD yang nantinya akan diajukan kepada DPP untuk dipertimbangkan dengan komunikasi tidak hanya dari internal Gerindra, tetapi juga lintas partai.
Di sisi lain, ia juga tidak menampik keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas umur pencalonan kepala daerah memunculkan polemik di tengah masyarakat karena dinilai sebagai upaya memuluskan langkah Kaesang mencalonkan diri jadi kepala daerah.
"Politik itu kan tidak semuanya benar-benar bener dan salah, hanya menyesuaikan dengan kondisi, sehingga masyarakat bisa belajar lebih lagi dari peristiwa-peristiwa ini," kata dia.
Baca juga: Sekjen PSI sebut duet Kaesang-Budi Djiwandono belum dibahas internal
Baca juga: NasDem sebut belum ada komunikasi untuk usung Budisatrio-Raffi Ahmad
Baca juga: Partai Gerindra siapkan kader bertarung pilkada Jakarta
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
