“BPR ini kan biasanya kecil karena di daerah, untuk membuat mereka terbuka dengan digital, tantangan pertama itu adalah perubahan mindset. Mindset bahwa digital itu bisa menolong mereka,” kata Komisaris Komunal Indonesia Peter Jacobs di Jakarta, Rabu.
Peter juga mengingatkan bahwa digitalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi BPR. Apabila tidak dilakukan maka bank skala lokal ini dikhawatirkan menjadi tertinggal serta kalah cepat dan kalah bersaing dari bank-bank umum
Menurut Peter, kebanyakan BPR membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat mempercayai platform digital seperti yang ditawarkan Komunal melalui DepositoBPR by Komunal.
Oleh sebab itu, kata dia, Komunal turut dibantu oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Sebagai marketplace deposito satu-satunya di Indonesia, AVP Marketing and Communications Komunal Indonesia Vera Rosana mengatakan bahwa hal ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mengenalkan lebih jauh mengenai DepositoBPR by Komunal tidak hanya kepada BPR tetapi juga kepada para nasabah (user).
Baca juga: Komunal bangun kepercayaan masyarakat kepada BPR lewat pameran
Baca juga: LPS dan DepositoBPR by Komunal gelar sosialisasi edukasi finansial
Atas dasar itu, perusahaan pun menggelar pameran “Komunal BPR Fair” yang berlangsung selama 5-9 Juni 2024 di Mall of Indonesia (MOI) Jakarta. Melalui cara ini, kata Vera, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR meningkat.
“Kota tier 1 ini ternyata masih banyak warga di ibu kota yang masih perlu dijelaskan BPR itu apa. Kalau selama ini mereka hanya bisa lihat BPR-BPR mitra kami dalam bentuk nama di aplikasi, kami bawa BPR mitra pilihan kami untuk menelusuri langsung para deposan di kota Jakarta supaya mereka bisa secara akrab bertemu langsung,” kata Vera.
Komunal mencatat terdapat lebih dari 370 BPR/S di seluruh Indonesia yang sudah bergabung ke dalam ekosistem melalui aplikasi marketplace DepositoBPR by Komunal. Komunal memastikan BPR yang tergabung menjadi mitra merupakan bank-bank dalam kategori sehat.
Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong digitalisasi serta memperkuat industri BPR/S melalui serangkaian inisiatif.
Belum lama ini, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027 yang menjadi landasan kebijakan untuk memperkuat serta mengembangkan industri BPR/S sekaligus menjawab tantangan industri BPR/S di masa mendatang.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK juga telah menerbitkan POJK No. 7 Tahun 2024 yang berlaku sejak 30 April 2024.
Peraturan ini ditujukan untuk mendorong agar BPR/S dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif dan berdaya saing.
Menurut OJK, jumlah BPR dan BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia masing-masing sebesar 1.392 BPR dan 174 BPRS per Maret 2024. Kinerja industri BPR/S secara umum masih terjaga baik dengan pertumbuhan aset sebesar 7,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp216,73 triliun pada Maret 2024.
Pada periode yang sama, penyaluran kredit dan pembiayaan BPR/S tumbuh 9,42 persen yoy menjadi Rp161,90 triliun sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,60 persen yoy menjadi Rp158,8 triliun.
Adapun rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BPR dan BPRS pada Maret 2024 masing-masing sebesar 32,60 persen dan 23,56 persen. Rasio CAR tersebut berada jauh di atas ambang batas atau threshold.
Baca juga: Komunal mendapat pendanaan Rp85 miliar untuk dorong inklusi keuangan
Baca juga: DepositoBPR by Komunal gelar festival edukasi keuangan Fundtasia Fair
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024
