Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjaga keakuratan informasi mengenai peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrem yang disampaikan kepada masyarakat.

"Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menjaga keakuratan dalam memberikan informasi peringatan dini terhadap cuaca ekstrem kepada masyarakat," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala BMKG Dwikorita Karnawatidi dengan agenda evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Hal tersebut merupakan salah satu poin kesimpulan rapat yang dihadiri pula oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Kepala Basarnas Kusworo itu.

Sementara itu Kepala BMKG Dwikorita Karnawatidi telah mengatakan bahwa kolaborasi BMKG dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) sukses menekan angka kecelakaan pada saat cuaca ekstrem.

Baca juga: BMKG: Kolaborasi dengan K/L sukses cegah kecelakaan saat cuaca ekstrem

Rita, sapaan akrab Dwikorita, menyampaikan kolaborasi BMKG, khususnya dengan Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Korlantas dalam program kerja Joint SOP berhasil meminimalisasi jumlah kecelakaan angkutan pada saat terjadinya cuaca ekstrem ketika musim mudik Lebaran 2024.

Berkat Joint SOP tersebut, lanjutnya, seluruh K/L  terkait dapat langsung menerima peringatan dini, seperti peringatan dini mengenai potensi kemunculan cuaca ekstrem yang dikeluarkan oleh radar BMKG. Lalu, masyarakat juga dapat langsung mengakses peringatan dini tersebut melalui berbagai kanal media sosial resmi dari BMKG.

Lebih lanjut, kata Rita, dengan penerimaan peringatan dini secara langsung dan cepat dari radar BMKG, berbagai pihak terkait pun dapat langsung mengambil keputusan guna meminimalisasi kecelakaan angkutan ataupun korban jiwa pada saat mudik Lebaran 2024.

“Karena kami memasang radar, radar akan memberikan informasi. Apabila harus waspada, akan muncul warna kuning pada radar, dan radar itu masuk ke BPTD. Kemudian peringatan dini yang pertama akan kami keluarkan apabila muncul warna kuning tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Pemerintah rancang EWS berbasis komunitas untuk cegah banjir bandang
Baca juga: World Water Forum ulas sistem peringatan dini berbasis komunitas

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024