"Terdapat tiga agenda yang telah disusun dalam rangka menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun anggaran 2025, yakni pada sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial," ujar Muhadjir dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Baca juga: BPS: 50 persen provinsi masih perlu didorong wajib belajar 9 tahun
Di bidang pendidikan, Menko PMK menekankan keberlanjutan program prioritas vokasi yang telah dijalankan sebelumnya.
"Intinya yang di bidang pendidikan yaitu penguatan pendidikan di bidang vokasi dengan pasar tenaga kerja, diantaranya melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan," ucapnya.
Ia menjelaskan, pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, revitalisasi vokasi diperluas tidak hanya menyangkut SMK, tetapi seluruh pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Ini program prioritas yang betul-betul dibutuhkan Indonesia untuk memastikan bonus demografi akan direspons dengan positif untuk menyiapkan angkatan kerja usia produktif bisa memiliki keterampilan dan kemahiran yang terukur dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," kata dia.
Sedangkan pada aspek kesehatan, Muhadjir mengatakan telah melakukan transformasi untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi, baik dari sisi ketersediaan fasilitas dan layanan yang terjangkau serta memadai.
"Sekarang, kita akan memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau di daerah pinggiran, daerah enklave (daerah dalam wilayah suatu negara yang terkurung seluruhnya dalam wilayah suatu negara asing), juga daerah yang sulit mendapat fasilitas karena persoalan geospasial," paparnya.
Baca juga: Kemendikbudristek: Perlu penguatan kualitas guru dan dosen vokasi
Kemudian, upaya selanjutnya yakni perlindungan sosial, yang sedang dalam proses penyempurnaan pendataan sesuai nama dan alamat (by name by address), utamanya penyaluran bantuan sosial untuk memastikan berbagai macam subsidi dan jaminan sosial dapat menyasar masyarakat dengan tepat.
"Kita sekarang sedang melakukan uji coba untuk memperluas jaminan sosial, tidak hanya berkaitan dengan jaminan kesehatan, tetapi juga jaminan tenaga kerja. Sekarang ini kita sudah mengarah ke pekerja formal, dan kita harapkan berikutnya akan menuju ke pekerja informal untuk bisa mendapatkan jaminan ketenagakerjaan," tuturnya.
Menko Muhadjir juga menyampaikan, melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, terdapat empat dari delapan sasaran yang berkaitan langsung dengan Kemenko PMK.
"Ada delapan sasaran dalam RKP 2025, dari delapan itu yang memiliki kaitan langsung ada empat, yaitu mengenai target rasio gini, 0,34-0,37, indeks modal manusia dengan nilai 0,56, tingkat pengangguran terbuka, 4,5-5,0 persen, kemudian tingkat kemiskinan, 7,0-8,0 persen," katanya.
Menyinggung kebijakan percepatan penurunan stunting, Muhadjir menargetkan pada tahun 2029 mendatang, prevalensi stunting dapat ditekan hingga 11 persen, dan untuk mencapainya, pada Bulan Juni ini dicanangkan sebagai bulan pengukuran dan penimbangan balita.
"Bulan ini, kita canangkan sebagai bulan pengukuran dan penimbangan balita untuk memastikan proses penimbangan dan pengukuran, pemberian afirmasi bantuan pangan, serta sanitasi untuk anak-anak dan ibu hamil berjalan dengan baik. Kita nyatakan bulan ini adalah bulan penimbangan dan pengukuran seluruh Indonesia yang melibatkan 300.000 posyandu di 38 provinsi," demikian Muhadjir Effendy.
Baca juga: DPR: Idealnya butuh Kementerian Pendidikan Agama agar anggaran optimal
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2024
