“Pemerintah ingin mendorong langkah-langkah advokasi kepada pemerintah daerah untuk sama-sama membangun dan meningkatkan kesepahaman terhadap pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kematian ibu melalui pendekatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi,” ujar Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Restuardy Daud di Jakarta, Kamis.
Program PPT Kespro tersebut berkolaborasi dengan Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Restuardy menyoroti angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang masih tinggi (berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2023, 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target di tahun 2024 yakni 183 per 100.000 kelahiran hidup).
Menurutnya, AKI tidak hanya berisiko terjadi selama masa kehamilan, tetapi merupakan komplikasi medis dari serentetan peristiwa dalam siklus hidup seorang perempuan.
“Faktor medis memang berkontribusi besar pada kematian ibu, diantaranya pendarahan, hipertensi, kehamilan, infeksi, komplikasi, ada abortus (keguguran), yang berkaitan dengan kesehatan pada ibu hamil yang berlangsung selama masa kehamilan," katanya.
Baca juga: UNFPA paparkan tiga hal kunci turunkan angka kematian ibu di Indonesia
Baca juga: BKKBN gandeng sosok inspiratif tekan kematian ibu dan bayi di Karimun
Namun, menurut Restuardy, komplikasi medis itu terjadi juga karena serentetan proses atau peristiwa sebelum itu dalam siklus hidup seorang perempuan, sehingga tidak hanya faktor medis, tetapi non-medis juga mempunyai pengaruh yang harus sama-sama perlu diatasi bersama.
Ia mengemukakan, program PPT Kespro tersebut sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2022, melalui proyek percontohan di lima Kabupaten, yakni Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB); Jember, Jawa Timur; Brebes, Jawa Tengah; Garut, Jawa Barat; dan Kabupaten Serang, Banten.
Namun, pada PPT Kespro kali ini, memodifikasi program sebelumnya yang terbatas pada keluarga berencana dan kesehatan, dengan menambahkan komponen-komponen lain tidak hanya dari aspek kesehatan.
“Menurunkan angka kematian ibu atau bayi ini, tidak hanya dari satu aspek kesehatan saja, tetapi juga berkaitan dengan aspek pendidikan, misalnya transportasi, kemudian akses terhadap layanan-layanan publik, dan berbagai hal yang berkaitan tidak hanya kepada aspek kesehatan saja, tetapi juga pendekatan gender, kesiapsiagaan atau perlindungan dari bencana, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Ia berharap, melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan masyarakat, maka perempuan, remaja perempuan, ibu hamil, pasangan, dan keluarga dapat menerima layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.
Baca juga: Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Baca juga: Menkes perluas peran bidan hingga level desa tekan angka kematian ibu
Baca juga: Kemenkes: Keberhasilan program KB tekan kasus angka kematian ibu
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2024
