"Jangan meragukan kompetensi SDM NU. Di NU ada banyak profesor dan secara organisasi ada badan badan yang menangani ekonomi sektoral, termasuk energi," kata Nasyirul Falah Amru dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut, menurut Falah, memungkinkan NU berperan dalam pengelolaan tambang sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang memberikan hak tersebut kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Falah ini, sedari awal NU sudah memiliki perangkat organisasi yang lengkap di bidang pengelolaan perekonomian, energi, dan pertambangan.
Tokoh yang mengisi posisi tersebut pun berlatar belakang pendidikan profesor sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemanfaatan tambang dalam negeri
Selain NU adalah ormas Islam yang berkualitas, Falah menilai keterlibatan NU dapat mewakili masyarakat Indonesia dalam pengelolaan tambang.
Hal tersebut karena keanggotaan NU tercatat mencapai 56,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang totalnya 280 juta jiwa.
"Dalam kebijakan afirmatif, sangat layak untuk dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara," kutip siaran pers tersebut.
Oleh karena itu, Gus Falah meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pengelolaan tambang di tangan ormas Islam, terutama NU.
Baca juga: PBNU: Izin tambang untuk ormas merupakan upaya berani Presiden Jokowi
Baca juga: PBNU dan Shopee dorong UMKM diajari pemahaman administrasi
Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
