Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengusulkan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk satuan tugas atau task force untuk membantu proses demokratisasi Myanmar, yang kini pemerintahannya tengah dikuasai militer atau junta militer.
"Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen (Myanmar)," kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Waka BKSAP harap satuan tugas kawal resolusi perdamaian Myanmar
Menurut dia, task force sangat dibutuhkan karena parlemen memiliki kekuatan diplomasi yang lebih lentur dan fleksibel, sehingga pemerintah juga diminta tetap melakukan hal yang sama secara beriringan dengan cara diplomasi.
Dia mengatakan pada beberapa waktu lalu dirinya telah menghadiri Forum AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Menurut dia, ada beberapa hal yang dibahas salah satunya resolusi tentang Myanmar.
Dalam forum tersebut, menurut dia, hanya sembilan negara dari 10 negara di ASEAN yang hadir dalam forum tersebut. Dia mengatakan perwakilan Myanmar yang tidak hadir karena masih mengalami proses menuju demokrasi, di mana Junta Militer sedang berkuasa di negara tersebut.
Menurut dia, parlemen negara-negara di ASEAN bisa ikut mengakselerasi untuk tercapainya perdamaian di Myanmar agar nilai-nilai demokrasi bisa hadir di Myanmar.
Pada ujungnya, dia berharap Myanmar bisa mengalami perdamaian dan parlemen negara tersebut kembali turut jadi bagian dalam pertemuan di tingkat ASEAN dan AIPA.
Menurut dia, DPR RI selalu melakukan pertemuan dengan CRPH dengan harapan bisa terus mediasi membantu Myanmar dalam proses demokratisasi di negara itu.
Dia mengatakan topik tersebut juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024.
Dia memastikan Indonesia akan hadir untuk memberikan keyakinan bahwa selanjutnya harus ada langkah konkret dengan membentuk task force yang diputuskan dalam pertemuan AIPA di Laos nanti.
“Di sana akan diputuskan dan memang sebagai satu langkah aksi dorongan untuk AIPA, dan Indonesia ambil inisiatif yang sangat konkret dan strategis, kita ingin lebih proaktif dalam beri masukan dan dorong keputusan ini,” kata dia.
Selain proses demokrasi, dia juga menyoroti terkait isu hak asasi manusia serta nasib para pengungsi. Nantinya dia pun bakal mendorong task force untuk bisa mengawal isu-isu tersebut secara komprehensif.
"Sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang di Myanmar dalam kondisi cukup berat bagi pengungsi,” katanya.
"Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen (Myanmar)," kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Waka BKSAP harap satuan tugas kawal resolusi perdamaian Myanmar
Menurut dia, task force sangat dibutuhkan karena parlemen memiliki kekuatan diplomasi yang lebih lentur dan fleksibel, sehingga pemerintah juga diminta tetap melakukan hal yang sama secara beriringan dengan cara diplomasi.
Dia mengatakan pada beberapa waktu lalu dirinya telah menghadiri Forum AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Menurut dia, ada beberapa hal yang dibahas salah satunya resolusi tentang Myanmar.
Dalam forum tersebut, menurut dia, hanya sembilan negara dari 10 negara di ASEAN yang hadir dalam forum tersebut. Dia mengatakan perwakilan Myanmar yang tidak hadir karena masih mengalami proses menuju demokrasi, di mana Junta Militer sedang berkuasa di negara tersebut.
Menurut dia, parlemen negara-negara di ASEAN bisa ikut mengakselerasi untuk tercapainya perdamaian di Myanmar agar nilai-nilai demokrasi bisa hadir di Myanmar.
Pada ujungnya, dia berharap Myanmar bisa mengalami perdamaian dan parlemen negara tersebut kembali turut jadi bagian dalam pertemuan di tingkat ASEAN dan AIPA.
Menurut dia, DPR RI selalu melakukan pertemuan dengan CRPH dengan harapan bisa terus mediasi membantu Myanmar dalam proses demokratisasi di negara itu.
Dia mengatakan topik tersebut juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024.
Dia memastikan Indonesia akan hadir untuk memberikan keyakinan bahwa selanjutnya harus ada langkah konkret dengan membentuk task force yang diputuskan dalam pertemuan AIPA di Laos nanti.
“Di sana akan diputuskan dan memang sebagai satu langkah aksi dorongan untuk AIPA, dan Indonesia ambil inisiatif yang sangat konkret dan strategis, kita ingin lebih proaktif dalam beri masukan dan dorong keputusan ini,” kata dia.
Selain proses demokrasi, dia juga menyoroti terkait isu hak asasi manusia serta nasib para pengungsi. Nantinya dia pun bakal mendorong task force untuk bisa mengawal isu-isu tersebut secara komprehensif.
"Sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang di Myanmar dalam kondisi cukup berat bagi pengungsi,” katanya.
Baca juga: BKSAP: Dunia harus ambil tindakan konkret atas Myanmar
Baca juga: BKSAP harap KTT ASEAN kukuhkan implementasi konsensus soal Myanmar
Baca juga: BKSAP: Sidang komisi politik AIPA sepakati komite ad hoc soal Myanmar
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
