Kerja sama ini diwujudkan melalui Workshop Digital Government Transformation bertajuk "Government Strategy in The Digital Era" yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, dari tanggal 12 hingga 14 Juni 2024.
Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan workshop kolaborasi ini merupakan inisiatif yang bagus dalam rangka meningkatkan transformasi digital di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mempercepat pelayanan serta membangun kepercayaan kepada lembaga.
Apalagi pada tahun lalu, BPSDM dan rombongan telah memenuhi undangan KAS Jerman untuk studi strategis ke Berlin dan Dresden mengenai transformasi digital.
Sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo, kata Sugeng, pemerintah pusat dan daerah memerlukan alat untuk mendukung visi Indonesia 2045 yang dibuat dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Dia menyebut setidaknya ada empat pilar transformasi digital yang perlu dipahami, yaitu budaya, keterampilan, keamanan, dan peminimalan penyimpangan.
"Presiden telah meluncurkan Govtech dengan nama Inadigital, sebuah superapps yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Untuk mencapai visi 2045, kita memiliki 5 sasaran, 8 misi, dan 17 arah pembangunan yang diukur dengan 40 indikator kinerja," kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, pihaknya berharap workshop ini bisa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi era digitalisasi, serta memperkuat kolaborasi antarberbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.
Di sisi lain, Country Director KAS Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste Dennis Suarsana menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini.
Menurutnya, kemajuan bangsa terkait digitalisasi publik bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
“Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Indonesia harus beradaptasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Dennis.
Ia pun menekankan manfaat digitalisasi administrasi publik. Digitalisasi, sambung Dennis, memungkinkan pelayanan lebih cepat, menghemat waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan akuntabilitas, mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, digitalisasi memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam memantau perkembangan kebijakan pemerintah, menciptakan hubungan erat antara masyarakat dengan pemerintah.
Meski begitu, dirinya tidak menafikan pula adanya tantangan yang harus diatasi ke depan.
"Kita harus menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, kesenjangan SDM, dan hambatan lainnya. Oleh karena itu, perlu kerja sama sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
Baca juga: BSKDN imbau daerah berinovasi tanpa ciptakan aplikasi baru
Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan "GovTech Indonesia" INA Digital
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2024
