"Temuan salah kelola sejumlah fasyankes di Indonesia Timur harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar segera diperbaiki," kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia lantas memaparkan keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan banyak fasyankes di wilayah timur Indonesia yakni Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mangkrak.
“Selain itu, sejumlah persoalan juga kerap dihadapi, antara lain insentif tenaga kesehatan, pemenuhan standar minimum jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan, serta pemenuhan anggaran kesehatan,” ujarnya.
Demikian pula, lanjut dia, sejumlah permasalahan lainnya yakni ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung, prasarana rumah sakit, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Universal Health Coverage (UHC) dan kepesertaan BPJS, pengelolaan limbah faskes, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik.
Untuk itu, dia menekankan bahwa perbaikan terhadap sejumlah permasalahan tersebut membutuhkan dukungan semua pihak.
Menurut dia, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus memiliki cara pandang yang sama terkait pengelolaan dan pengembangan fasyankes di wilayahnya masing-masing.
Rerie pun berharap fasyankes yang mangkrak di wilayah itu dapat diperbaiki dengan segera.
Dengan demikian, tambah dia, upaya negara untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak dan lebih merata bagi setiap warga negara dapat diwujudkan sebagai bagian dari proses membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.
“Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan harus menjadi prioritas untuk diwujudkan,” kata dia.
Baca juga: MPR minta PPDB disosialisasikan masif guna cegah "bangku kosong"
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Perlu penguatan keluarga atasi kekerasan anak
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
