“Data sosial ekonomi yang akurat dan komprehensif berperingkat ini merupakan fondasi yang amat kuat dalam perencanaan program-program pembangunan,” katanya dalam acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Regsosek di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.
Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan akuntabel. Menurut dia, informasi yang dimiliki regsosek ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi para penerima manfaat (kelompok penerima manfaat/KPM).
Data regsosek disebut dapat digunakan untuk menganalisis kondisi rumah beserta anggota rumah tangga, sehingga bisa dipastikan jenis-jenis bantuan yang akan diberikan kepada mereka.
“Dengan demikian, setiap intervensi akan memberikan dampak yang optimal yang maksimal bagi masyarakat, baik secara individu dan kemudian bagi lingkungan kesejahteraan itu,” ucap dia.
Bappenas juga dinyatakan telah mengembangkan platform monografi digital yang bernama Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT).
Melalui platform tersebut, proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan data regsosek secara cepat dan akurat ditingkat wilayah/provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan.
“Dengan platform ini yang terbuka, dapat dilakukan analisa yang lebih tajam dengan adanya regsosek,” ujar Kepala Bappenas.
Baca juga: Kemendagri dukung kolaborasi pemanfaatan sistem data regsosek
Baca juga: Airlangga : Regsosek jadi solusi percepat penanggulangan kemiskinan
Baca juga: Pemerintah luncurkan Sistem Regsosek bisa hemat Rp50 triliun
Baca juga: Bappenas: Kerangka besar RPJMN 2025-2029 hapuskan kemiskinan ekstrem
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2024
