"Mari kita bergerak bersama sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, baik itu Kementerian PPPA, Dewan Pers, Kementerian/Lembaga (K/L), dan media untuk kita bisa memberikan perlindungan yang terbaik kepada korban," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.
Pihaknya juga menambahkan peran penting media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Baca juga: Menteri Bintang serukan sinergi perangi kekerasan seksual di kampus
Sementara Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers Tri Agung Kristanto mengatakan pihaknya telah melakukan upaya-upaya peningkatan perspektif gender dan pengetahuan terkait hak-hak perempuan bagi wartawan/jurnalis/pewarta dalam penyusunan produk jurnalistik, salah satunya melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers.
"Bagi saya, di lingkungan pers artinya bukan hanya di perusahaan atau organisasi pers, tapi juga menyangkut publik karena pers hidup dengan masyarakat. Pers adalah cermin dari masyarakat itu sendiri. Dewan Pers sendiri telah mengesahkan Peraturan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman. Di dalam peraturan ini juga telah disebutkan perspektif gender dan masyarakat rentan, dan salah satu bagian dari masyarakat rentan adalah perempuan," kata Tri.
Baca juga: KemenPPPA perkuat kerja sama tangani kasus TPPO
Baca juga: Cegah kekerasan seksual, Menteri Bintang: Sosialisasikan terus UU TPSK
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
