"Kalau IKN jadi, daerah di sana akan berkembang. Orang akan investasi di sana. Saya berharap daerah sekitar IKN akan tumbuh dan berkembang pasca IKN jadi," kata Piter dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa berharap banyak investor akan masuk sebelum proyek pembangunan IKN jadi. Investor akan masuk ke IKN dan daerah sekitarnya jika pembangunan infrastruktur dasar sudah selesai, dan masyarakat yang beraktivitas di sana semakin ramai.
"Kalau bangun kota, siapa (investor) yang mau bangun jalan, bendungan, itu kan barang publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun. Kalau itu jadi, baru orang akan investasi," ujar Piter.
Menurut Piter, investor asing bukan penentu jadi atau tidak proyek IKN. Faktor penting untuk keberlangsungan pembangunan IKN adalah konsistensi pemerintah.
"Pembangunan tidak harus langsung Rp400 triliun diguyurkan di sana semua. Bangun kota kan pasti bertahap. Sekarang dibangun dulu kantor, jalan, rumah menteri, nanti bertahap kehidupan kota mulai tumbuh, setelah itu orang akan investasi," katanya.
Piter yakin jika pemerintah sudah membangun fasilitas pasar, swasta akan masuk. Ketika masyarakat semakin ramai di IKN, investor akan bangun hotel.
"Jadi pemerintah harus membuktikan konsistensi membangun ibu kota baru. Sekarang paling penting selesaikan membangun IKN dari infrastruktur dasar, bendungan, jalan. Pelan-pelan IKN jadi dan akan ada investasi masuk," kata Piter.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan percepatan tanpa merugikan masyarakat.
"Kami siapkan langkah agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan," ujar Raja di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (13/6).
Langkah tersebut disiapkan agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan cepat dan tepat waktu, lanjut dia, dan tetap menghargai hak rakyat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, OIKN bakal menyelesaikan proses pembangunan ibu kota negara baru dengan baik. Pembangunan dipercepat secara bersamaan masyarakat diberlakukan secara baik dan adil sesuai arahan kepala negara, tambahnya.
"Langkah yang kami siapkan, salah satunya penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) plus," jelasnya.
Proses PDSK plus saat ini dalam tahapan menetapkan subyek dan obyek yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebagian wilayah masuk kawasan IKN.
Setelah penetapan subyek dan obyek rampung, menurut dia, tim terpadu yang terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten, OIKN, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/6), menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan infrastruktur batch 1 di Nusantara telah mencapai 84 persen.
Infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai fasilitas penting seperti kompleks kantor pemerintahan dan perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.
Selain itu, proyek investasi swasta non-APBN yang dibangun sebagai fasilitas penunjang juga akan selesai, mencakup pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, gudang, transportasi, dan lainnya.
"Persiapan ini mengharuskan kolaborasi yang kuat antara Otorita IKN, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Sinergi dari berbagai sektor diharapkan mampu menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara," ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat.
Baca juga: OIKNdan PLN siap layani listrik untuk upacara 17 Agustus di IKN
Baca juga: OIKN berharap Rusun ASN IKN skema KPBU bisa "groundbreaking" tahun ini
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2024
