"Selama ini penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dalam kawasan Jabodetabekjur belum optimal dilakukan," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, problem utama yang harus dipecahkan dalam menata Jakarta yaitu menata kawasan sekitarnya.
Belum adanya penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dengan wilayah penyangga juga menjadi masalah.
Ia menjelaskan, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global harus mampu melakukan sinkronisasi program pembangunan kawasan dengan wilayah-wilayah sekitarnya.
Baca juga: Memanfaatkan hajatan HUT untuk memacu pertumbuhan ekonomi Jakarta
"Permasalahan utama Jakarta seperti, kemacetan, banjir, air bersih dan persampahan akan lebih efektif diselesaikan jika ditangani pada level kawasan," ujarnya.
Mujiyono berharap bahwa Undang-undang Nomor 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat benar-benar dilaksanakan, khususnya dalam menata kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
Selain itu, kata Mujiyono, pada HUT ke-497 Kota Jakarta juga perlu memperhatikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi, sebagai gambaran gedung-gedung megah yang bersanding dengan permukiman kumuh.
Tidak hanya itu, masih ada sekitar 23 persen penduduk Jakarta yang bermukim di permukiman kumuh atau di kampung-kampung kota dengan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai.
"Perlu ada upaya besar dan langkah-langkah terobosan untuk melakukan perbaikan atau 'upgrading' kawasan permukiman padat penduduk sehingga menjadi permukiman yang layak huni," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Jakpus percantik jalur hijau dengan dekorasi sambut HUT DKI
Mujiyono juga menyoroti pengembangan budaya Betawi yang masih minim dilaksanakan, meskipun secara regulasi sudah ada Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
Padahal, jika ditata dan difasilitasi dengan baik, maka kebudayaan Betawi dapat menjadi roda penggerak ekonomi kreatif.
Untuk itu lanjut Mujiyono, Pemprov DKI Jakarta harus lebih aktif membangun kolaborasi dengan para pekerja seni Betawi, dunia usaha, lembaga pendidikan, sanggar dan sebagainya untuk membangun fasilitas umum yang bernuansa Betawi, membuat pentas seni dan pagelaran budaya.
Ia menambahkan, Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai kawasan destinasi wisata masih kurang mendapatkan perhatian.
Untuk itu Pemerintah perlu memprioritaskan beberapa hal di antaranya penyediaan sarana transportasi antar pulau, karena dengan tidak adanya konektivitas antar pulau mengakibatkan warga harus menyewa kapal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan harga-harga di lebih mahal.
Baca juga: Pemkab percantik tanggul air Pulau Kelapa sambut HUT Jakarta
"Memperbanyak penyediaan instalasi pengolahan air (IPA), membangun rumah sakit minimal tipe c dan menyediakan sarana pengolahan sampah," katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2024
