"Tapi masih ada pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan karena angkanya pada 2023 masih 0,57 persen. Kalau kita tidak coba lebih giat dan serius lagi ini menjadi pekerjaan yang agak sulit," ujar Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta Sugeng Agus Subekti dalam Rapat Koordinasi TKPK DKI Jakarta yang diadakan secara daring, Selasa.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan seseorang yang memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah Rp10.739 per orang per hari atau sekitar Rp322.170 per orang per bulan.
Sugeng merujuk data lalu merinci tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta Barat mencapai angka 0 persen pada 2023 dan angka ini sebenarnya merupakan target nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 untuk tahun 2024.
"Pada level kota/kabupaten di DKI Jakarta, tingkat kemiskinan ekstrem Jakarta Barat mencapai angka 0 persen. Apresiasi untuk Jakarta Barat. Sementara tertinggi masih di Jakarta Utara sebesar 1,23 persen," kata dia.
Baca juga: Ini kata Pemprov DKI terkait program penanggulangan kemiskinan
Sementara itu, terkait profil kemiskinan DKI Jakarta pada 2023, dia mencatat tren tingkat kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan sebelumnya yakni 4,44 persen atau menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni di angka 4,69 persen.
Namun demikian, imbuh dia, masih ada tantangan yang cukup besar untuk bisa menurunkan menjadi angka sebesar 1,53 persen pada 2026.
Merujuk data, Jakarta Selatan tercatat memiliki persentase kemiskinan terendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di DKI Jakarta yakni sekitar 3,1 persen pada 2023. Sementara Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan tertinggi yakni sebesar 13,13 persen pada tahun yang sama.
Tingkat kemiskinan di wilayah lainnya yakni Jakarta Utara berada pada angka 6,78 persen, lalu Jakarta Pusat sebesar 4,68 persen. Namun, data tidak menunjukkan angka untuk Jakarta Timur.
Kemudian, apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, Jakarta berada di posisi ketiga sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah setelah Bali dan Kalimantan Selatan pada 2023.
Baca juga: Menko PMK temui Heru bahas penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta
Capaian itu naik satu peringkat dibandingkan tahun lalu yakni pada posisi keempat.
"Target yang akan kita capai di tingkat kemiskinan pada 2025 di angka 3,94 persen, di 2026 sebesar 3,69 persen. Jadi, masih ada 'gap' (jurang/jarak) sekian persen bila kita tidak mencoba melakukan upaya yang cukup serius," ujar Sugeng.
Konvergensi program
Sugeng mengatakan upaya konvergensi pada program penanggulangan kemiskinan diperlukan guna mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinannya.
Dalam hal ini, ada tiga program yang dijalankan antara lain mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui program perlindungan sosial yang bersifat universal berisi bantuan sosial dan jaminan sosial sebagai dasar bantuan.
Kemudian, ditindaklanjuti dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin melalui kelompok program pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Baca juga: BPS: Angka kemiskinan di Jakarta Selatan terus turun
Lalu, untuk menopang ini semua dilanjutkan dengan mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar, konektivitas antar wilayah dan transformasi digital.
Menurut dia, intervensi spesifik ini harus disesuaikan dengan usia, gender dan kebutuhan khusus.
Sementara itu, pondasi intervensinya adalah pemenuhan cakupan dokumen kependudukan, mitigasi dan penanganan risiko terhadap bencana, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Sugeng berharap masing-masing perangkat daerah dan mitra pembangunan terlibat untuk menciptakan sinergi menyeluruh.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2024
