"Kalau pada tahun 2023 produk tayang ada 8 juta, kami akan tambah jumlah produk tayang sekaligus memberikan sebuah filter supaya UMKM yang masuk benar-benar punya kualitas dan kompetitif," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi pada kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha batch 10 di Solo, Jawa Tengah, Kamis.
Ia mengatakan dari sisi transaksi yang terjadi di e-katalog sampai dengan 21 Juni sudah mencapai Rp135 triliun.
"Sampai akhir tahun targetnya Rp300 triliun pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa lewat e-katalog. Kalau dengan produk tayang berjumlah 8 juta ini sudah sangat kompetitif," katanya.
Sementara itu, ia mengatakan masih ada UMKM yang belum memahami atau belum tahu tentang ceruk pasar yang luar biasa, yaitu dari APBN dan APBD.
"Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres 2 Tahun 2022 yaitu semua belanja pemerintah paling tidak 40 persen harus melibatkan produk UMKM atau penyedia jasa UMKM," katanya.
Ia mencontohkan anggaran belanja di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.226,2 triliun, artinya ada sekitar Rp500 triliun yang bisa digunakan untuk belanja produk UMKM atau penyedia jasa UMKM.
"Ini yang kadang teman-teman UMKM nggak paham. Oleh karena itu, memulainya dari LKPP punya platform e-katalog, kayak marketplace. Kami dorong supaya mereka punya keberanian untuk go digitalisasi dengan menayangkan produknya di platform e-katalog," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Surakarta Kentis Ratnawati mengatakan wujud Pemkot Surakarta mengoptimalkan produk dalam negeri adalah penggunaan katalog lokal dalam pemenuhan barang dan jasa.
Ia mengatakan Pemkot Surakarta juga sudah menginisiasi katalog lokal yang dimulai pada tahun 2022. Pada saat itu baru ada sepuluh etalase produk yang saat ini terus berkembang.
"Saat ini ada 34 etalase. Transaksi yang terjadi pada e-katalog lokal di tahun pertama sebesar Rp16 miliar, meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp75 miliar," katanya.
Sedangkan pada tahun ini sampai dengan tanggal 26 Juni transaksi katalog lokal sudah mencapai Rp71 miliar.
"Secara keseluruhan transaksi Kota Surakarta katalog elektronik mencakup nasional, sektoral, dan lokal mencapai Rp129 miliar. Upaya Pemkot Surakarta meningkatkan produk dalam negeri ini perlu kerja sama dan dukungan," katanya.
Baca juga: Kemendagri-LKPP luncurkan SEB pada BLUD kesehatan
Baca juga: Pemkot Pekalongan-LKPP optimalisasi penggunaan produk dalam negeri
Baca juga: Kepala LKPP resmi mendaftar sebagai Cagub Jateng lewat PDIP
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2024
