Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat, Edy mengatakan minggu ini merupakan akhir dari Bulan Penimbangan Serentak yang dilakukan secara nasional. Dengan pelaksanaan penimbangan pada 338.000 posyandu, kata dia, diharapkan upaya itu dapat memotret keadaan stunting di Indonesia secara lebih nyata.
"Perlu peran pemerintah daerah dan stakeholder lain untuk mendukung program ini. Jangan takut ketahuan angka riilnya berapa. Sebab kalau tahu status gizi masyarakatnya, maka bisa intervensi dengan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Baca juga: Kemenko PMK masifkan penimbangan balita serentak turunkan stunting
Dia menilai semakin mendekati jumlah riil, maka akan semakin baik untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya. Untuk itu Edy mendorong agar penimbangan serentak disukseskan dan ia menunggu hasil program tersebut.
Data yang terkumpul nantinya, lanjutnya, akan masuk dalam Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), dimana nama sekaligus alamat turut disertakan.
"Data yang didapatkan dari penimbangan serentak ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang mendukung intervensi spesifik pada stunting," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu.
Baca juga: Presiden tinjau Gerakan Intervensi Serentak Cegah Stunting di Bogor
Selain itu, kata dia, intervensi spesifik ini akan menyasar langsung penyebab terjadinya stunting, mencakup pendampingan keluarga, serta cara-cara penanganan seperti pemberian asupan makanan bergizi dan imunisasi.
Seperti diketahui pemerintah menargetkan stunting dapat turun hingga prevalensi 14 persen pada 2024. Namun dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting baru menyentuh 21,5 persen.
Menurut Edy, hal tersebut menjadi pekerjaan berat pemerintah dalam mengejar target, yang terkait dengan misi Indonesia Emas 2045 yaitu penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Baca juga: Kementerian PPPA ajak K/L wujudkan kesejahteraan ibu dan anak
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
