"Monev bukan ajang kompetisi atau perlombaan, namun ini menjaga kepatuhan badan publik," kata Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, proses E-Monev untuk badan publik dilakukan dengan menjaga independensi sesuai koridor yang semestinya.
Ia mengatakan bahwa BUMD DKI Jakarta memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni serta diyakini dapat meningkatkan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID sehingga kualifikasi informatif akan tercapai.
Baca juga: KI DKI dan PAM Jaya sepakat perkuat layanan informasi publik
Harry mengatakan, meskipun Monev bukan ajang perlombaan atau kejuaraan, namun di tahun 2024, BUMD yang informatif dapat meningkat sebagai pondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
"Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menjaga badan publik sehingga mendukung sasaran visi misi BUMD akan mudah tercapai," katanya.
Kepala Badan Pembinaan BUMD Nasrudin Joko Surono mendukung komitmen keterbukaan informasi di setiap BUMD. Dia mendorong agar BUMD dapat berbenah dan meningkatkan tata kelola layanan informasi di setiap rumpun BUMD sesuai bisnisnya.
"Sampaikan data milik publik, akomodir kepentingan masyarakat dan libatkan dalam kebijakan pembangunan bagi kemajuan DKI Jakarta. Meski tentunya ada hal yang dibatasi dan dikecualikan," katanya.
Sekretaris Badan Pembinaan BUMD Fitria Ramadiani mengapresiasi atas kerja sama Komisi Informasi atas terselenggaranya
bimbingan teknis (bimtek).
Baca juga: KI DKI berkoordinasi dengan RSUD terkait keterbukaan informasi
Fitriani juga berharap sebagian besar BUMD meningkatkan performa tata kelola layanan informasi publik bagi seluruh PPID BUMD sehingga meraih kriteria BUMD informatif.
"Bimtek ini jadi penting, sebagai lembaga badan publik jadi pelajaran berharga bagi BUMD memahami keterbukaan informasi publik. Karena badan publik BUMD dapat meningkat jadi informatif yang berdampak mendapat kepercayaan publik," ujarnya.
Menurut Fitri, bimtek ini menjadi kesempatan saling berbagi isu spesifik serta implementatif apapun yang dialami langsung BUMD DKI Jakarta.
"Ada dialog yang berlangsung dua arah, sehingga ada tindak lanjut sesuai BUMD masing-masing," kata Fitriani.
Sesuai hasil E-Monev tahun 2023, dari 15 BUMD terdapat 1 BUMD Menuju Informatif, 3 BUMD Kurang Informatif dan 10 BUMD Tidak Informatif, 2 BUMD di antaranya tidak berpartisipasi mengikuti E Monev.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2024
